Politisi PDI Perjuangan : Gatot Nurmantyo Harus Lebih Cerdas Dalam Membuat Isu

0
123
Politisi PDI Perjuangan : Gatot Nurmantyo Harus Lebih Cerdas Dalam Membuat Isu
Jakarta, – Politisi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan angkat bicara perihal surat terbuka Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu PKI tersebut sengaja dihembuskan sebagai bentuk manuver politik atas ketidaksukaan kepada PDIP dan pemerintahan Jokowi. Dia mengatakan pada Kamis (24/9/2020). Isu itu kan sebetulnya hanya untuk menohok PDIP dan pemerintahan sekarang Pak Jokowi. Sayangnya, isu PKI sering menjadi kendaraan politik sudah tidak laku untuk dijual kepada masyarakat. Karena itu, menurutnya Gatot harus lebih cerdas dalam mengelola isu politik. Pak Gatot harus lebih cerdas dalam membuat isu, kalau memang mau ikut konstelasi politik harusnya lebih elegan jangan PKI. Isu PKI itu udah enggak laku lagi zaman sekarang.
Foto : PDIPerjuangan
Trimedya menegaskan, PDI Perjuangan sudah sering menerima isu-isu PKI, namun terbukti dapat melewati dengan baik dan memenangkan Pemilu. Karena itu, Trimedya menyarankan agar Gatot terang-terangan untuk meraih simpati masyarakat. Salah satunya, dengan membantu masyarakat yang saat ini kesulitan akibat pandemi corona atau Covid-19. Menurutnya, hal itu lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Coba urus corona itu, bantu masyarakat, UMKM yang sekarang kesulitan. Bagikan APD itu lebih bermanfaat lebih baik pasti dapat simpati dari masyarakat. Kalau kerja cuma nulis nyebar isu PKI di media itu terlalu murah. Politik itu juga harus transparan, kalau memang mau punya syahwat politik bikin lah Gatot Center atau Gatot Institut biar jelas kan, bantu masyarakat begitu.
Foto : Tetap Solid
Sebagaimana diketahui, dalam surat terbuka yang dikirimkan Gatot kepada Jokowi ada beberapa poin. Pertama, Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dipimpinnya untuk bertindak serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme dan/atau PKI Gaya Baru yang sudah nyata dan tidak perlu lagi ditanya, di mana?. Kedua, Presiden Jokowi dengan kewenangannya sebagai Presiden meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahkan agar menarik RUU HIP dari Prolegnas dan tidak memproses RUU tentang BPIP. Ketiga, Presiden Jokowi sesuai kewenangan yang dimilikinya menyerukan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan Film Pengkhianatan G 30-S/PKI dan/atau film serupa agar rakyat Indonesia memahami noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Agar pelajaran sejarah yang menjelaskan noda hitam tersebut diajarkan kepada segenap peserta didik, tidak dikurangi apalagi dihilangkan. Ingat pesan Bung Karno, jangan sekali-kali lupakan sejarah.