Class Action untuk Anies Baswedan

220
401
Jakarta, NAWACITA - Saya tanya kepada teman lawyer , mungkinkah kalau rakyat menggugat Pemrof DKI lewat class Action. Apa mungkin menang? Teman saya mengatakan kalah menang itu soal nanti. Tetapi hak mengajukan class action itu dibolehkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (PERMA 1/2002).
Class Action untuk Anies Baswedan

Jakarta, NAWACITA – Saya tanya kepada teman lawyer , mungkinkah kalau rakyat menggugat Pemrof DKI lewat class Action. Apa mungkin menang? Teman saya mengatakan kalah menang itu soal nanti. Tetapi hak mengajukan class action itu dibolehkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (PERMA 1/2002).

Pasal 1 PERMA 1/2002 mendefinisikan gugatan Class Action sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Contoh class action seperti gugatan kelompok nelayan atas reklamasi pantura jakarta. Menang. Gugatan rakyat terhadap swastaniasi air minum DKI, juga menang.

Baca Juga: Putra Pertama Ahok dari Puput, Bernama Yosafat Abimanyu Purnama

Kita sering mendengar Pemda di AS kalah di pengadilan perdata berhadapan dengan rakyat hanya karena dia merasa dirugikan akibat jalan berlobang dan dia terjatuh dari kendaraan. Ada juga di China dimana rakyat menggugat perdata pemda karena gara gara trotoar diatas saluran air berlobang, dia terjatuh dan masuk kedalam gorong gorong. Gugatannya dimenangkan oleh pengadilan. Tidak di Barat tidak di Timur, sudah banyak bukti rakyat bisa memenangkan gugatan kepada pemda akibat ulah pemda yang tidak becus mengelola sarana umum. Itulah gunanya negara hukum. Semua punya hak sama di hadapan hukum.

Mengapa? kepala daerah bukan pejabat politik yang kebijakannya tidak bisa digugat. Dia sama dengan manajer. Tugasnya melayani publik, apalagi dengan adanya UU Otonomi daerah, akses dan tanggung jawab kepada publik itu sangat besar. Secara UU daerah mendapatkan dana transfer dari pusat berupa DAU, DAK dan lainnya. Dengan demikian tidak mungkin pelayanan publik tidak jalan. Kewajiabn politik Pusat kepada Daerah sudah terlaksana. Kalau sampai tidak jalan, maka sudah sepatutnya Rakyat berhak menggugat Pemda.

Baca Juga: Ahok Bongkar Mafia Gas, Selama ini Minyak dibeli dari Trader bukan ke Pemasok

Contoh, dana penanggulangan banjir DKI yang dipangkas, itu sudah fakta hukum akan kesalahan secara perdata maupun pidana Pemda kepada rakyat. Kalau alasan defisit APBD, kenapa anggaran untuk Formula E tidak dipangkas. Juga banyak pompa air tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga tidak bisa mengantisipasi terjadinya genangan air. Ini kelalaian fatal terhadap pelayanan publik. Belum lagi selama dua tahun program normalisasi sungai yang sudah ada persetujuan Pusat tidak dilakukan. Ini juga fakta hukum akan kesalahan pemda.

Soal kalah menang itu soal nanti, Yang penting pengadilanya terbuka untuk umum..bila perlu live TV, jadi orang bisa tahu yang sebenarnya. Kalau memang ABAS benar ya dia menang. Kalau engga, ya rakyat tahu dia memang brengsek. Ini juga bagus untuk menghilangkan fitnah dan saling prasangka buruk. Namun secara politik rakyat sudah melakukan pendidikan politik kepada kepala daerah dan sekaligus menjewer lembaga Ombudsmen yang mandul membela kepentingan publik. Sudah menjewer KPK yang mandul. Sudah menjewer DPRD yang bigot yang tak peduli kepada rakyat yang memilihnya. Dan bukan tidak mungkin gerakan class action ini akan mendorong bandul politik melengserkan ABAS melalui DPRD dan secara politik memberikan kekuatan bagi presiden untuk memecat ABAS sesuai UU 23/2014.

Ya kalau itu terjadi, kena pecat dua kali ABAS. Dan menjadi shock therapy bagi pemda seluruh Indonesia untuk jangan main main dengan standar pelayanan publik.

Erizeli JB (Pecinta Kebijaksanaan)

Comments are closed.