Ketua YLBHI Asfinawati menilai bahwa yang nampak saat ini ada peran Luhut dalam bisnis PCR. Menurut Asfin, sejumlah pejabat pemilik manfaat itu, meski memiliki persentase saham yang kecil, tak menutup kemungkinan hal tersebut bisa berpengaruh pada bisnis PCR di Indonesia selama ini.
Asfinawati lebih lanjut menambahkan, keterlibatan Luhut terlihat dari saham 10 persen yang dimilikinya. Dengan demikian Luhut atau menteri lainnya yang diduga terlibat bisa disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Luhut penerima manfaat yang lebih kecil, poinnya adalah terindikasi tidak jujur, meski [sahamnya di PT GSI] hanya 10 persen," ujar Asfinawati.
Baca Juga : Serikat Buruh Tuntut UMP 2022 DKI Jakarta Naik 10 Persen, Disnakertrans Masih Tunggu Kajian BPS
Namun Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menampik Luhut ikut mendirikan PT GSI, menurutnya Luhut hanya mendorong pihak swasta dalam penanganan Covid-19. "Tidak ada maksud bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga menjadi semakin terjangkau buat masyarakat," katanya, Senin (1/11/2021).
Jodi mengungkapkan pengusaha yang berniat membantu penanganan pandemi pada awal 2020 mengajak Luhut mendirikan PT GSI yang fokus melayani tes Covid-19. Jodi menyampaikan PT GSI tidak pernah membagikan keuntungan kepada Luhut. "GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya, GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial," ujar Jodi, Senin.
"GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya, GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial," tambahnya.
Simak informasi menarik lainnya di NAWACITA TV
https://youtu.be/RUj9Ue4pMwE
