Jakarta, NAWACITApost.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah bakal membentuk lembaga pengelola foof estate. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan.

Dia menjelaskan, lembaga pengelola kawasan food estate ini berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan terintegrasi. Lembaga ini, nantinya akan melibatkan peran aktif dari berbagai stakeholders, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, offtaker, perbankan, dan juga akademisi.

Moeldoko menjelaskan, lembaga ini bisa bersifat komersial dalam bentuk badan layanan umum (BLU) yang fleksibel mengelola anggarannya sendiri. "Badan ini bisa bekerja sama dengan korporasi, swasta, petani. Kalau semuanya tersinergi kami pastikan lahan itu bisa terjaga dan menghasilkan ke depannya," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini mengatakan, kerja sama antara petani dan korporasi menjadi penting untuk pengembangan food estate ke depan. Ia berharap korporasi dapat menjadi offtaker dari produk petani untuk membangun ekosistem pertanian bahan pangan yang berkelanjutan.

Selain itu, lanjut Moeldoko, korporasi dapat membantu petani dari sisi permodalan agar proses produksi tidak terganggu dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh petani. Perbaikan terhadap beberapa aspek teknis pengelolaan lahan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan food estate. Sebab, karakteristik lahan di beberapa daerah food estate memiliki kadar asam tinggi sehingga membutuhkan input tambahan dari luar seperti pengapuran.