Jakarta, NAWACITAPOST.com – Podcast Nawacita Politik TV berjudul Mungkinkah Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias Terwujud 2024? Awal Mei 2023 dengan menghadirkan 3 narasumber ; Agustus Gea, Anton Antono Zagoto, dan Barugamuri Dachi yang dipandu Otoli Zebua.
https://youtu.be/8COcMO3phik
Ketiga narasumber itu sepakat bahwa Kepulauan Nias (Kepni) harus menjadi provinsi setelah 2024, dengan beberapa catatan penting.
Baca Juga : Setelah 2024, Agustus Gea : Sangat Mungkin Kepulauan Nias Menjadi Provinsi
Salah satu catatan itu, adalah Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN). Sementara BPP-PKN dibentuk atau dievaluasi oleh Forum Kepala Daerah (Forkada) yang terdiri dari 4 Bupati dan 1 Walikota.
Baca Juga : Soal BPP-PKN, Bupati Khenoki Waruwu : Perlu Diperbaharui
Terkait BPP-PKN, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu ketika dihubungi Nawacitapost.com melalui aplikasi WhatsApp, Rabu pagi (24/5/2023) angkat suara, “Tentunya dalam kepanitian itu kan, memang ada beberapa pengurus yang memang sudah tidak aktif lagi. Mungkin sudah sakit atau tidak bisa beraktivitas lagi, maka perlu pembenahan. Tapi pada prinsipnya kita tidak bisa berpendapat pribadi, tetapi hal pembenahan atau tidak akan dibicarakan di Forkada,” ungkapnya.
Baca Juga : Barugamuri Dachi : Jenderal Christian Zebua Sosok Hebat, tapi…
“Saya berharap panitia itu (BPP-PKN) terus bekerja. Memang ada rencana, yang kemarin tetapi belum kita lanjuti. Memang salah satu agenda dalam Forkada, yaitu soal Kepni menjadi provinsi dan BPP-PKN,”tegasnya.
Sekedar catatan saja, Kepni menjadi provinsi sudah didukung dengan berbagai hal, punya 4 Kabupaten dan 1 Kota, dengan jumlah penduduk daerah Kepni yang mencapai 831.000 lebih dan luas 5.000 lebih Km2 serta APBD setiap daerah terus bergerak naik, ada yang 700 miliar rupiah, 1, 2 triliun rupiah. Kemudian banyak tokoh kepni di tingkat nasional berkiprah dalam segala sektor. Apalagi, soal Kepni menjadi provinsi sudah disidangkan di paripurna DPR RI pada satu dasawarsa lalu, dan hanya tinggal ketuk palu sidang, karena satu dan lain tak terjadi, maka moratorium diberlakukan.
