Jakarta, NAWACITApost.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta, pembayaran ganti rugi pengadaan tanah segera diselesaikan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini disampaikan Moeldoko saat bertemu Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN) Alimuddin, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (10/4/2023).

"Kalau harga sudah disepakati, ganti rugi harus segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” kata Moeldoko, dikutip Senin (10/4/2023).

Moeldoko mengakui, pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan IKN merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, KSP akan mengawal penuh penyelesaian pengadaan tanah di IKN, termasuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi.

“Kita ingin di IKN juga bisa berjalan cepat. Dalam waktu dekat KSP akan undang kementerian teknis dan lembaga terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat IKN Alimuddin, menyampaikan, masyarakat adat di IKN meminta agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi. Sebab saat ini, masyarakat adat merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk kampung adat yang baru.

“Mereka berharap ada relokasi, dan butuh lahan sembilan hektare,” ucap Alimuddin.

Sebagai informasi, pertemuan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, menindaklanjuti kunjungan kerja Moeldoko di Kalimantan Timur pada 10 Februari 2023. Saat itu Moeldoko menerima aspirasi dari sejumlah masyarakat adat terkait persoalan pembebasan tanah di kawasan kampung adat sekitar IKN.