Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adalah empat (4) Pilar kebangsaan yang dicetuskan para pendiri bangsa. Merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, alias final.
Baca Juga : Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Bakal Gembleng Langsung 1.600 Kader Surabaya
Mungkin semua bisa berkata atau berucap, soal 4 pilar kebangsaan. Seperti yang terjadi, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono atau SBY selama sepuluh (10) tahun. Empat (4) pilar kebangsaan, hanya terpasang pada dinding Istana Presiden, atau sehelai kertas di meja sang Presiden RI ke-6.
Namun, ketika diperhadapkan pada kelompok intoleren dan radikalisme, 4 pilar yang dititipkan para pendiri bangsa kepada ayah dari AHY dan Ibas, tetap ada, tapi sudah dengan penuh kompromi-kompromi. Nuansanya kental dengan transaksi-transaksi politik dan kekuasaan. Porsi (transaksinya), 90 persen kepada penguasa hitam yang membonceng pada kelompok intoleren, dan 10 persen dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia.
Itulah yang dilakukan SBY pasca reformasi, yang kerap melakukan kompromi-kompromi politik dalam mengambil keputusan. Konstitusi (salah satunya 4 pilar kebangsaan) hanya sekedar dibaca (mungkin 4 kali setahun).
SBY pun berkilah dan beralasan. Tumbuh suburnya kelompok bernuansa anti 4 pilar kebangsaan, yang disebut intoleren dan ekslusif. Karena kebebasan berserikat dan berkumpul, yang harus dilakukan di era reformasi.
Hasilnya, Pemerintahan SBY, selama sepuluh tahun, tersandera dalam euforia demokrasi dan kebebasan tersebut. Selain karena kepemimpinan yang lemah juga sikap yang kurang jelas dari SBY tentang masa depan bangsa ini dari ancaman radikalisme dan intoleran.
Kekuatan kelompok radikal dan intoleran hanya di kompromikan agar tidak mengganggu keberlangsungan perintahannya.
Tragisnya, tanpa sadar sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mulai digerogoti oleh berkembang dan merasuk di berbagai lembaga negara, BUMN sampai perusahaan swasta tanpa terkendali.
Hal tersebut benar, mereka (kelompok intolren cs) berkembang pesat, namun tidak mengganggu pemerintahan saat itu. Karena, terjadi kompromi dan mungkin transaksi politik dan kekuasaan.
Keadaan. mulai berubah setelah pemerintahan berganti dari rezim SBY ke Jokowi. Nilai-nilai yang digalakan, dipertegas, serta harus dieksekusi oleh ayah dari Kaesang, Nilai nilai yang terkandung dalam Nawacita Presiden RI ke-1 Soekarno, mampu diterjemahkan dan dilaksanakan oleh Jokowi dengan konsep pembangunan yang merata dan berkeadilan. Semua itu, terkandung dalam 4 pilar kebangsaan, yaitu ;
Pertama Pancasila. Pancasila merupakan pilar pertama untuk kokohnya negara-bangsa Indonesia. Pemikiran dasar mengapa Pancasila berperan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sila yang terdapat dalam Pancasila yang menjadi belief system.
Kedua UUD 1945. UUD 1945 merupakan pilar kedua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tentu saja masyarakat perlu memahami makna yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut.
Tidak memahami prinsip yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 maka tidak mungkin untuk melakukan evaluasi terhadap pasal-pasal yang ada pada batang tubuh UUD yang menjadi derivatnya.
Ketiga NKRI. Para pendiri bangsa kita memilih negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia melalui berbagai pertimbangan. Alasan utama para pendiri bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan adalah karena sejarah strategi pecah belah (devide et impera) yang dilakukan Belanda bisa berhasil karena Indonesia belum bersatu pada masa penjajahan.
Keempat Bhinneka Tunggal Ika. Karena, Indonesia terdapat keanekaragaman agama, suku, bahasa dan perbedaan lainnya, maka perlu adanya pilar ini, yang walaupun berbeda, tetapi rakyat Indonesia tetap satu dalam pengabdian.
Semua yang dilakukan di era Jokowi ini, bersinergi melalui penguatan koalisi parlemen dan eksekutif, yaitu penempatan pejabat yang memiliki visi yang sama satu persatu kelompok ini dilumpuhkan melalui pembubaran resmi.
Tanpa mengurangi rasa hormat kepada partai lainnya. PDIP dibawah kepemimpinan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputeri, sebagai pimpinan koalisi pemerintahan bergerak cepat menggalang kekuatan, agar penghambat empat pilar kebangsaan ini segera dikendalikan dan tidak terus menggerogoti kekuatan bangsa ini kedepan. Kolaborasi penguatan dengan Ormas Islam terbesar (NU dan Muhammadiyah) menjadi efektif dan saling bersinergi mengikis kekuatan kelompok tersebut.
Pernyataan-pernyataan, para petinggi PDIP, yang tegas menolak politik identitas, dengan tidak berkompromi, dan berkoalisi dengan partai yang berbeda ideologi telah membuktikan posisinya sebagai partai paling konsisten memelihara Indonesia dari rongrongan kelompok radikalisme dan intoleran.
Partai lain, ada yang menyebut partai nasionalis. Namun, saat Pilpres atau juga di Parlemen, bisa dengan mudahnya menyatu dengan partai yang hanya berkata 4 pilar kebasangsan, tanpa mau mengeksekusinya.
