Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Kabar gembira datang dari tanah dan pulau Papua. Warga dan masyarakat di Pulau itu, yang menginginkan adanya ketambahan provinsi, dipenuhi pemerintah pusat bersama DPR.

Baca Juga : 9 Putra Nias Selatan Berpeluang Besar Menjadi Bupati Nisel Periode 2024 – 2029, Ini Versi Nawacitapost

Tentu mekanisme ketat dan alot harus ditempuhnya. Komisi II DPR sebagai salah satu yang punya otoritas penuh dibidang politik dengan acuan rancangan Undang-Undang (RUU), telah mengesahkan RUU menjadi UU tentang Daerah Otonomi Baru (DOB). Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan menjadi provinsi di Indonesia. Sehingga Indonesia kini mempunyai 37 Provinsi dari semula 34.

Keputusan DPR, yang berdiskusi panjang dengan Pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait lainnya, bahwa 3 provinsi baru di tanah Papua ini diharapkan konflik dan keinginan merdeka sebagian warga Papua, menjadi redup dan hilang.

Saat ini di tanah dan pulau Papua, sudah ada 5 Provinsi.  Maka pertanyaanya? Apakah sebagian masyarakat Indonesia di Pulau Sumatera, tepatnya Tapanuli dan Kepulauan Nias, yang telah diajukan ke DPR sejak 2 Februari 2009, bersama dengan 55 RUU DOB (termasuk di dalamnya 3 provinsi di Papua), namun pada sidang paripurna DPR RI tanggal 29 September 2014 ditunda penetapannya, karena akibat situasi konstelasi politik pada waktu itu.

Padahal, bila Kepni disahkan menjadi provinsi, maka biaya roda pemerintahan  secara mandiri mampu diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian pula dengan Tapanuli yang telah siap menjadi provinsi, bila dimekarkan dari Provinsi Sumatera Utara, sama dengan Kepni juga.

Bahkan, untuk Kepni yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, pernah dikunjungi Presiden Jokowi beberapa tahun silam, kakek Jan Ethes ini menaruh harapan besar kepada pulau  yang dikenal dengan sebutan pulau impian, sebagai potensi pariwisata yang menjanjikan bagi wisatawan manca negara, serta potensi bidang perikanan, dan HIMNI sebagai organisasi induk dari 4 kabupaten plus 1 kota di Kepni berperan aktif dalam hal mengkampanyekan NIAS pulau impian.

Baca juga :  Kakanwil Kemenkumham Kepri Isi Kegiatan Penguatan dan Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian