K’Bee-Beesokhi Ndruru saat memberikan sambutan mewakili Ormas - ormas masyarakat se kepulauan Nias, di acara pelantikan BPH Himanira, hotel Oasis Amir, Jakarta, Sabtu 30 April 2022. Foto : Ist.

Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Usai acara pelantikan Badan Pengurus Harian Himpunan Masyarakat Nias Utara (BPH HIMANIRA),  hotel Oasis Amir Jakarta, Sabtu 30 April 2022 yang dilanjutkan dengan acara dialog membangun.

Baca Juga : Pelantikan BPH HIMANIRA Bukti Suksesi Kepemimpinan Berjalan dengan Baik 

Salah satu pembicara dialog adalah  Wakil Sekjen HIMNI juga Sekjen Fornisel sekaligus mewakili Ormas se Kepulauan Nias, Beesokhi Ndruru atau biasa disapa K’Bee. “Agar Pemda  Nias Utara dan Himanira (berlaku juga bagi ormas yang ada di 3 kabupaten dan 1 kota se Kepulauan Nias) perlu membentuk satu komite khusus yang bertugas mencari info dan menfollow-up, potensi-potensi program yang ada disetiap kementerian, untuk diajukan sehingga pembangunan di Nias Utara terus berkembang,”tuturnya.

Komite khusus ini, selain menghemat anggaran biaya perjalanan, juga efektif dan efisien. Tentu, komite ini harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi yang baik.

Usulan dari Kak Bee ini disetujui Anggota DPRD Dalti Ziliwu serta ketua DPRD Sukanto Waruwu dan juga Motivator Internasional sekaligus Dewan pakar HIMANIRA, Bung Elloy Zalukhu.

Masih kata Kak Bee, pada dasarnya pemerintahan pusat dan Kementerian lembaga itu memiliki program banyak, tapi tidak sejumlah kabupaten / kota seluruh Indonesia. Punya anggaran yang banyak, tetapi dibanding dengan Pemda Kabupaten /Kota Seluruh Indonesia tidak cukup, maka yang dibutuhkan, adalah siapa pemda yang proaktif menjumpai pemerintahan pusat, kementerian dan lembaga dengan membawa proposal atau menyesuaikan, bertanya berkonsultasi dengan direktorat atau bagian-bagian tertentu dipemerintahan pusat; tentang tahun itu program mereka apa? Kan kementerian dan lembaga itu sudah menyusun suatu program dimana itu diproyeksikan ke provinsi, dan diproyeksikan ke kabupaten/ kota?

Nah, kadang-kadang mereka mengundang pemda-pemda yang terkait dengan kementerian dan lembaganya, yang ada di kabupaten / kota, contohnya kementerian pertanian mengundang dinas pertanian. Kadang karena berbenturan waktu bisa jadi semua kadis pertanian atau mewakili kabupaten / kota kan tidak datang, pada saat diundang itu, waktu dipaparkan program-program dari kementerian dan lembaga-lembaga itu, jelasnya.

Baca juga :  Wakil Ketua DPRD Nias Sabayuti Gulo Suka Gotong Royong Perbaikan Infrastruktur

Artinya apa? Siapa yang tidak datang, berarti tidak tahu informasinya itu. Iya kan? Kadang juga, yang mewakili kadis atau staf-staf dari yang diundang ini, hanya sekedar untuk mencairkan uang perjalanan dinas, sampai di sini (maksudnya Jakarta) kosong, itu bisa dilihat, ketika banyak penjelasan dilakukan satu harian di kementerian. Itu pada waktu tengah hari, makan siang sudah sepi.

Padahal mestinya kan, proses pagi itu adalah, sambutan2 dari Menteri, Dirjen atau dari direktur2 teknis kementerian dan lembaga di pusat. Pemaparan teknis program kan setelah makan siang, tapi biasanya saya bisa lihat di kementerian dan lembaga, itu sudah kosong dan tinggal sebagain saja yang masih duduk disitu, perwakilan kabupaten dan kota se Indonesia sudah pergi belanja, mungkin juga cari hiburan, ujarnya.

Sehingga yang dibawa pulang itu gak ada. Hanya sekedar berangkat ke Jakarta dan mencairkan uang perjalanan dinas, dan mungkin mereka lebih menitikberatkan mau ketemu kolega atau saudara-saudarannya, jadi tidak tercapai tujuan berangkatnya, pungkasnya.