Presiden Pertama, Ir. Soekarno, dan Presiden Ir. Jokowi serta Ibu Kota Negara Baru bernama Nusantara. Kolase.

Jakarta, NAWACITAPOST. COM – Presiden pertama Indonesia, Soekarno pernah mengucapkan akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Pernyataan Soekarno itu terhenti, karena ia sendiri tak berkuasa lagi sejak 1967.

Baca Juga : Di Perayaan HUT PDIP ke-49 Secara Hybrid, Presiden Jokowi Memuji Konsistensi PDI Perjuangan Dalam Memperjuangkan Nasib Wong Cilik di Berbagai Sektor 

Kini, ucapan ayah biologis Megawati Soekarnoputeri akan diwujudkan Presiden Jokowi. Secara legal atau UU nya tentang Ibu Kota Negara dan namanya Nusantara, sudah disahkan oleh DPR.

Baca Juga : Presiden Jokowi Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Gratis

Artinya pijakan hukumnya dalam bentuk UU yang menjadi acuan telah dikantongi kakek  dari Jan Ethes.

Sekedar catatan saja, ketika Jokowi pada  26 Agustus 2019 memutuskan bahwa lokasi ibu kota negara (IKN) baru berada di provinsi Kalimantan Timur. Para penentangnya, tidak yakin terjadi pemindahan ibu kota negara. Bukan cuman itu, desain IKN pun menjadi perdebatan dikalangan politisi dan berbagai kalangan.

Namun, perlahan dan pasti semuanya itu bisa teratasi dengan dukungan penuh dari 8 Fraksi di DPR, kecuali PKS.

Sebenarnya, cara mengukur kesungguhan Presiden Jokowi membangun proyek spektakuler dan mencengangkan dunia, tak perlu diragukan. Apalagi membangun IKN baru.

Sebut saja jalan Tol 2000 Km lebih, puluhan bendungan, bandara, kereta cepat, LRT, pelabuhan sudah sudah selesai dan digunakan masyarakat, dan terkahir tempat balap motor dunia (Moto GP dan Superbike) di Mandalika, Provinsi NTB siap dan telah digunakan.

Kini, Pemindahan IKN baru ke Kalimantan Timur yang luasnya mencapai 180 ribu hektar dengan pegawai ASN mencapai 500.000 lebih siap berada dan bekerja di ibu kota baru tersebut.

Baca juga :  Pdt. Febly Walewangko, S.Th, Mendoakan Pengertian Harefa Mantan Warga Binaan Lapas Kelas II B Gunungsitoli Menjadi Warga Negara Yang Sukses

Alasan pemindahan IKN baru ke Kaltim. Mengurangi kepadatan Jakarta, mengurangi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, serta lainnya.

Ini bukti Jokowi menghargai ucapan dan jasa kakek dari Puan Maharani (Ketua DPR RI periode 2019 -2024) untuk benar-benar mewujudkan pendirian IKN baru tersebut.