Keterangan Ahli di Sidang PTUN, Prof. Dr. Suparji, SH, MH : KLB Demokrat Deliserdang SAH, AD/ART Demokrat Tahun 2020 Batal Demi Hukum

Namun dalam surat tersebut tidak jelas item-item apa saja yang harus dilenkapi padahal seluruh syarat yang di persyaratkan sudah pemohon ajukan sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 34 tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, hal ini menurut ahli dalam melayani warga negara Badan atau Pejabat Administrasi Tata Usaha Negara, dalam hal ini Menkumham harus clear and clear data apa saja yang harus dilengkapi nggak bisa tidak jelas sepert itu, itu dapat membingungkan pemohon atau warga negara dan itu jelas melanggar asas kepastian serta Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Harusnya Ketika berkas permohonan yang diajukan sudah sesuai yang dipersyaratkan permenkumham Nomor 34 tahun 2017 berkas permohonan pemohon harusnya diterima oleh kemenkumham, dan ditindak lanjuti dengan surat Keputusan menerima Permohonan Pemohon, tidak bisa kemudian Badan atau Pejabat Admistrasi Tata Usaha Negara menguji kebenaran permohonan pemohon karena kewenangan itu tidak diberikan oleh UU parpol maupun Permenkumham 34 tahun 2017.

Karena kewenangan pengujian kebenaran hasil KLB Deliserdang sudah didelegasikan kepada Notaris sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh Perundan-undangan, contohnya, ketika ada warga negara telah mendapatkan izin Amdal utuk mengajukan izin usaha tidak bisa kemudian pejabat atau Badan Tata Uusaha Negara yang menerbitkan izin usaha memeriksa lagi kebenaran apakah ijin amdal sudah susuai dengan Perundang-Undangan tentang baku mutu air lalu menolak permohonan warga negara itu jelas melampaui kewenangan yang dimiliki.

Bahkan bisa dikategorikan menyalahgunakan jabatan yang diberitakan berbeda dengan pendaftaran partai politik baru, jelas dalam UU Parpol diberikan kewenagan selain verifikasi berkas persyaratan diberikan juga kewenagan penelitian dan pengujian kebenaran atas syarat permohonan sementara dalam permohonan perubahan AD/ART dan Kepengurusan Partai Politik hanya diberikan kewenangan verifikasi administrasi saja, verifikasi itu Bahasa ceklis kalo ada ceklisnya yg dipersyaratkan ya harusnya permohonan pemohon diterima dan ditindak lanjuti dalam Surat keputusan.

Bahwa fakta dalam surat penolakan permohanan pemohon oleh Menkumham tertanggal 31 maret 2021 yang menjadi obyek sengketa sekarang di PTUN Jakarta dalam poin pertamanya Kementerian Menteri Hukum dan HAM Telah Melakukan Pemeriksaan dan atau verifikasi tentang seluruh dokumen yang disampaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan AD/ART Partai Demokrat.

Ahli menerangkan bahwa badan atau pejabat Administrasi Tata Usaha Negara dalam hal ini Menkumham telah keliru mengunakan AD/ART Partai Demokrat Sebagai batu Uji dalam menolak permohonan Pengesahan Kepengurusan partai Demokrat Hasil KLB Deliserdang, hal ini telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik serta melampaui kewenangan yang dimiliki yang diberikan oleh UU Parpol dan Permenkumham 34 tahun 2017.

Bahwa terkait Mahkamah Partai yang mana yang memiliki Kewenangan Menerbitkan Bebas sengketa, ahli menerangkan bahwa mahkamah yang berwenang menerbitkan surat bebas sengketa adalah mahkamah hasil kongres terakhir, bukan Mahkamah yang terdaftar di kemenkumham karena kepengurusan serta Mahkamah partai yang terdaftar di Kemenkumham sudah di demisionerkah dalam forum tertinggi partai yaitu kongres atau KLB karena bebas sengketa yang dimaksud adalah surat bebas sengketa?

Apakah ada peserta pemilik suara sah dalam kongres itu yang keberatan atas hasil KLB, dan jelas di dalam permenkumham 34 tahun 2017 tidak disebutkan bahwa Mahkamah pertai yang berwenang menerbitkan surat keterangan bebas sengketa adalah mahkamah partai yang terdaftar di Menkumham jadi nggak boleh ada penafsiran lain selain apa yang dimaksud.