DPR Merasa Pantas Dapat Fasilitas Khusus?

0
179
Berlawanan arah jarum jam : Gedung DPP PAN, seorang ayah di Tangerang gendong jenazah anaknya karena tak sanggup bayar ambulans, jasad Masra Nurhidayah (7) dibencong motor butut, warga Dusun Bontopannu, Desa Mattunrung Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Foto Kolase.

Jakarta, NAWACITAPOSTDARI 270.000.000 jiwa warga Indonesia hanya diwakili 570 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menyandang status DPR semunya serba khusus dan terhormat. Mulai yang terbaru plat khusus No kendaraan mobil yang tak bisa di tilang Polisi di Jalan. 

Baca Juga : DPR Itu Terhormat, Wajar Dapat Perlakuan Khusus?

Sementara fasilitas khusus lama tetap masih berlaku, bahkan ditingkatkan keperluannya. Sudah pasti, kerap digunakan legislator terhormat. Penerbangan darat, laut dan udara atas nama pribadi plus keluarga selalu minta fasilitas sebagai anggota DPR. Kabarnya, pendidikan anak-anaknya, ada sebagian DPR Senayan mungkin juga menjalar ke tingkat DPR Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya memanfaatkan jalur diskon dan bisa juga gratis.

Kabar teranyar dan menjadi viral. Seperti yang diungkapkan anggota DPR fraksi PAN Rosaline Irine Rumaseuw minta rumah sakit Covid-19. Pernyataan Irene diperkuat sesama fraksi PAN yang juga anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay ngotot minta pemerintah menyediakan ruang ICU khusus bagi pejabat yang terpapar Covid-19.

Menurut mantan Sekjen PAN Faisal Basri, tingkah petinggi PAN yang mengusulkan khusus pejabat tak punya rasa simpati dan kepekaan terhadap rakyat miskin. Sebab, keganasan virus corona menyerang semua elemen masyarakat.

Irene dan Saleh sudah ditegur oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Kali ini Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dari Fraksi PAN mengusulkan pembatalan fasilitas khusus buat DPR yang terkena isoman di hotel. Entah maksudnya apa Yandri mengucapkan itu. Mungkin ingin disebut pahlawan. Tapi, sayang sudah kesiangan. Jelas, rakyat sudah tak bersimpati dan menolaknya.

Ketua DPR RI Puan Maharani sudah meminta Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mengevaluasi kembali rencana penyediaan fasilitas isolasi terpusat pasien Covid-19 yang berasal dari lingkungan DPR. Menurutnya, fasilitas tersebut belum diperlukan. “Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus karyawan, perangkat, maupun anggota DPR belum perlu dilakukan,” tutur Puan di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Sementara Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali secara tegas menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga yang diberikan kesetjenan DPR untuk anggota DPR yang terpapar positif Covid-19.

Artinya, apa yang diminta DPR terkait fasilitas khusus tersebut. Sebenarnya ada, dan mungkin juga sudah digunakan. Masalahnya, situasi saat ini. Rakyat menderita amat sangat, tega-teganya minta fasilitas khusus disuarakan di ruang terbuka dan berbunyi nyaring.