Baca Juga : FPI Dilarang, Kelompok Radikalisme Ketakutan
Untuk meredam paham radkilisme tersebut, Erick Thohir Awal Maret 2021 meminta dan memilih Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama (Komut) dan Komisaris Independen di PT KAI.
Lebih lanjut Erick menyatakan "Kita melihat figur Pak Said Aqil adalah figur yang baik karena untuk juga menangani isu sosial," kata Erick di Balai Kota, Jakarta, Kamis (4/3/2021).
"Selama ini kadang-kadang pembangunan itu rentan dengan isu sosial. Figur Pak Said Aqil saya rasa figur yang bisa diterima sehingga pembangunan seperti LRT, sinkronisasi kereta Jakarta-Bandung, sinkronisasi kereta api dengan MRT, isu sosialnya ini bisa dilakukan," jelasnya.
Yang jelas isu sosial, jika dijabarkan lebih dalam lagi, bisa menjururs pada paham radikalisme. Sebagai contoh, ada pembuatan rel kereta api yang melintasi tanah dan rumah penduduk. Selain pemerintah harus memberi ganti untung kepada warga tersebut, dan warga juga harus bersedia dan mau melaksanakannya, karena dasarnya ada, perintah UU. Kadang ada warga yang tidak mau diberi ganti untung, dengan berbagai alasan. Bisa jadi, dibenak dan pikiran warga tersebut sudah tertanam paham yang aneh itu.
Dalam tataran yang internal di tubuh PT KAI sebagai salah satu BUMN yang menguntungkan, maka tidak tertutup kemungkinan paham radikalisme dalam perngertian dasar, seperti tidak mau berbeda dan pendapatnya saja yang benar, serta adanya pemakaian mungkin seragam yang tidak sesuai atau bisa jadi mereka (pegawai) diduga terafiliasi dengan paham-paham radikalisme, yang tidak tertutup kemungkinan mengharapkan hubungan timbal balik antara didalam (baca diduga : pegawai PT KAI dengan orang-orang luar yang punya paham radikalisme).
Jadi, jelas KH Said Aqil Siraj menjadi Komut PT KAI, selain menyelesaikan isu sosial. Ada benang merah pertemuan Menteri BUMN Erick dengan Menkopolhukam Mafud MD untuk membersihkan paham radikalisme di tubuh perkeretaapian Indonesia.
