3 Jaksa Penyidik Pinangki Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan

0
169
3 Jaksa Penyidik Pinangki Dilaporkan ke Komisi Kejaksaan

Jakarta, NAWACITAPOST- Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan tiga penyidik Kejaksaan Agung yang menangani kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Kejaksaan. Hal ini benarkan oleh peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Dia mengatakan pada Rabu (14/10/2020). Laporan tersebut telah diterima oleh Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. Ada 3 orang jaksa penyidiknya dengan inisial SA, WT, dan juga IP. Mereka yang menjadi penyidik dalam perkara Pinangki Sirna Malasari. Laporan terhadap tiga penyidik tersebut didasarkan pada empat kejanggalan dalam proses penyidikan.

Pertama, ICW menduga para terlapor tidak menggali kebenaran materiil dari pengakuan Pinangki. Ada dua hal yang tidak digali lebih lanjut oleh penyidik yakni alasan yang membuat Djoko Tjandra memercayai Pinangki untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA) serta upaya Pinangki untuk mengurus fatwa tersebut. Fatwa itu harus ada persetujuan dari pimpinan instansi terkait, dalam hal ini adalah Jaksa Agung, itu juga tidak digali oleh para penyidik di Kejaksaan Agung.

Baca Juga : Viral Video Seorang Ibu Dibanting dan Ditendang

Kedua, terlapor diduga tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung yang menyatakan Pinangki sempat melapor kepada pimpinan setelah bertemu Djoko Tjandra. ICW menilai penyidik hanya mendasarkan bukti atau keterangan dari pengakuan Pinangki selaku tersangka. Hal yang harus dilakukan oleh penyidik adalah temuan Jamwas ini harus didalami. Jadi, tidak hanya bergantung pada keterangan dari tersangka.

Ketiga, terlapor diduga tidak mendalami peran-peran pihak yang selama ini sempat diisukan terlibat dalam perkara jaksa Pinangki. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain nama-nama yang sempat dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke KPK antara lain inisial BR, HA, dan istilah “bapakmu” dan “bapakku”. Penyidik semestinya mendalami dugaan keterlibatan oknum lain di internal Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dalam kasus Pinangki.

Keempat, terlapor diduga tidak melakukan koordinasi dengan KPK pada proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. ICW menilai hal ini bertentangan dengan Pasal 6 huruf d juncto Pasal 10 Ayat (1) UU KPK yang menyatakan KPK berwenang melakukan supervisi terhadap penanganan tindak pidana korupsi pada lembaga penegak hukum lain.

Berdasarkan empat kejanggalan itu, ICW menduga tindakan para terlapor bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Pasal tersebut mengatur, Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa adalah menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil.

ICW berharap, Komisi Kejaksaan dapat memanggil para terlapor dan saksi-saksi yang relevan dengan laporan tersebut. “Kalau memang ditemukan adanya pelanggaran kode etik, maka kami mendesak agar Komisi Kejaksaan segera mengambil tindakan untuk merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung agar para terlapor dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia,” lanjut Kurnia.

Diketahui, jaksa Pinangki didakwa menerima uang sebesar 500.000 dollar AS dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Fatwa itu menjadi upaya Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus itu.