Media Online Wajib Netral Dalam Pilkada 2020

0
274
Media Online Wajib Netral Dalam Pilkada 2020

Jakarta, NAWACITAPOST.com- Media online harus terus memegang teguh kode etik jurnalistik dalam segala pemberitaan yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Pakar politik, Rambown mengatakan pada Rabu (14/10/2020). Media online kerap terjebak dengan mengikuti isu di media sosial yang cenderung bernada negatif dan agitatif. Persoalan semakin pelik saat media arus utama justru mengambil konten dari media sosial yang penuh dengan informasi yang sulit dipertanggung jawabkan. Bahkan media online terkesan adu cepat dengan media sosial. Ini akan menjadi lingkaran setan.

Baca Juga : Ma’ruf Amin : Bagi Masyarakat yang Tak Setuju Omnibus Law, Silahkan Gugat ke MK

Rambown menyebutkan bahwa Pemerintah berharap media menyuarakan kebenaran, hal netral, proporsional, serta berpihak kepada masyarakat dan bangsa. “Media online seharusnya berpihak pada etika, kepantasan. Media online termasuk kategori perusahaan Pers. Pers dinilai bertanggung jawab atas ruang publik yang seharusnya menjamin independensi pelaksanaan Pilkada 2020,” katanya di Jakarta.

Meski demikian, Pemerintah tetap tak akan melakukan intervensi terhadap konten pemberitaan media online. Menurut Rambown, pemerintah memegang teguh Undang-Undang Pers. “Undang-Undang Pers tidak memiliki peraturan pemerintah maupun peraturan menteri,” katanya.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan. Keberadaan media online sangat penting dalam konteks kontrol sosial terhadap pemerintah dan situasi nasional. Namun, dia menilai, banyak pemberitaan yang dibuat tanpa memiliki fakta yang kuat. Hal ini, menurut dia, yang kerap menjadi sumber penghakiman masyarakat secara sepihak terhadap sosok seseorang atau kelompok tertentu. “Menulislah yang baik, ada faktanya, ada datanya,” ungakapnya.

Sementara itu, Dewan Pers telah mencatat ada 47 ribu media massa, dengan 43.300 diantaranya adalah media online.