Ma’ruf Amin : Bagi Masyarakat yang Tak Setuju Omnibus Law, Silahkan Gugat ke MK

0
162
Ma'ruf Amin : Bagi Masyarakat yang Tak Setuju Omnibus Law, Silahkan Gugat ke MK

Jakarta, NAWACITAPOST- Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mempersilakan masyarakat untuk menggugat atau mengajukan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi. Para serikat buruh dan pihak lain menolak aturan sapu jagat tersebut.

Pekan lalu, masyarakat yang tidak setuju Omnibus Law melakukan mogok kerja hingga menimbulkan aksi anarkis.

Wapres dalam akun twitternya @@Kiyai_MarufAmin, Rabu (14/10). Sesuai dengan prinsip supremasi hukum atau rule of law, pihak-pihak yang merasa berkeberatan dengan materi UU Cipta Kerja dapat menempuh jalur konstitusional ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan identifikasi dan analisis pemerintah, hal-hal yang dipersoalkan beberapa kalangan muncul karena dianggap adanya mis-persepsi, dis-informasi, kesalahpahaman terhadap Omnibus Law. Dianggap yang menyebabkan adanya aksi penolakan terhadap aturan yang baru disahkan pekan lalu oleh DPR.

Baca Juga : Kondisi Keuangan Pengusaha Babak Belur

Ma’ruf menegaskan pemerintah menerima setiap kritikan terhadap kebijakan yang dibuat. Pemerintah sangat terbuka terhadap setiap masukan demi kebaikan dan kemajuan bangsa.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima dua gugatan uji materiil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Kedua gugatan tersebut diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan seorang pekerja kontrak bernama Dewa Putu Reza.

Juru Bicara MK Fajar Laksono ketika dihubungi di Jakarta, mengatakan pada, Selasa (13/10/2020). Sudah ada dua yang mengajukan gugatan diajukan Senin (12/10).