Bukan Jokowi Yang Melarang Film G 30 S PKI Di Putar

0
219
Arah jarum jam ; Menteri Penerangan kala itu, Letjen TNI. Yunus Yosfiah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Juwono Sudarsono, dan, Kepala Staf AU, Marsekal Saleh Basarah (1973 -1977). Ketiga orang ini yang melarang Pemutaran fllm G 30 S PKI, pada tahun 1999.

Jakarta, NAWACITAPOST- Pemutaran Film G 30 S PKI terhenti ketika Soeharto lengser dan orde baru tumbang. Yang menghentikan adalah  Menteri Penerangan kala itu, Letnan Jenderal TNI Muhammad Yunus Yosfiah. Yunus didukung Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Juwono Sudarsono, dan Kepala Staf Angkatan Udara – KSAU, Marsekal  Saleh Basarah (1973-1977).

Baca Juga : Luhut ke Gatot Nurmantyo : Pangkatmu 4 Bintang, Kau Jangan Sok Pahlawan!

Alasan Yunus tak mau ada pengkultusan seseorang. Maka film Janur Kuning, dan Serangan Fajar dihentikan juga. Juwono ketika ditelepon Saleh seperti dikutip majalah Tempo, September 2012 meminta dan menyuruh ahli sejarang untuk meneliti ulang tentang film itu. Sedangkan Saleh keberatan karena AURI keterlibatannya diulang-ulang.

Saat film itu dihentikan, Jokowi belum sebagai Walikota, Gubernur apalagi Presiden. Namun, getah dan kekesalannya kaum orde baru yang hidup di era reformasi ini ditujukan kepada suami dari Iriana. Gatot Nurmantyo pun teriak dan bernyanyi dengan falsnya, bahwa dia dipecat karena menyuruh nobar film G 30 S PKI. Keluarga Cendana sepertinya mendapat dukungan dari hal ini.

Jadi pemutaran film ini jika berhasil. Membuat Cendana bisa mempertahankan aset dan kekayaannya yang sebenarnya milik negara.

Pasalnya, film ini bagi mereka dianggapnya bisa mengganggu dan menghentikan Jokowi untuk mengambil aset negara (termasuk uang) yang diambil paksa anak-anak Soeharto kala itu.

Melawan sepak terjang mereka. Pernyataan Kapitra Ampera tepat di gunakan. Bahwa nonton bareng film Pengkhianatan G 30 S PKI bila  dilaksanakan, komoditas atau tangga politiknya lebih kentara. Bahkan ini  sudah termasuk penistaan agama yang sesungguhnya.