BACA JUGA: Rasa Senioritas Personil Angkatan Laut, Mengamuk dan Merusak di Mako Satreskrim Polres Nias Selatan
Foto : Sarman Simanjorang selaku Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta bersama Menteri BUMN Erick Thohir
Pertama cara upaya dan strategi agar pertumbuhan ekonomi jangan jatuh (minus) terlalu dalam. Semoga tidak mencapai dua digit. Yang kedua cara menjaga daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga tidak turun secara drastis. Yang mana kini di level 2,84% bisa naik diangka 3,5 - 4%. Sehingga mampu menahan pertumbuhan ekonomi tidak jatuh terlalu dalam. Ketiga menciptakan program padat karya. Tak lain untuk dapat menampung para tenaga kerja yang terkena PHK. Keempat, menyediakan modal kerja untuk UMKM. Sehingga potensi dan kekuatan UMKM dapat dijadikan benteng dan kekuatan perekonomian nasional. Terlebih dalam proses pemulihan perekonomian. Kelima berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah seperti stimulus dan relaksasi benar - benar berjalan di lapangan. Yakni untuk membantu pengusaha dapat bertahan selama pandemi Covid 19. Keenam mengevaluasi pemberian bantuan sembako menjadi bantuan tunai untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga. Ketujuh mengerakkan semua potensi kementerin terkait untuk fokus menangani Covid 19 dan pemulihan perekonomian. Terakhir segera membentuk Komite Percepatan Pemulihan Perekonomian Nasional (KP3N) atau sejenisnya. Semata – mata untuk membantu pemerintah merumuskan dan menyusun blue print berbagai strategi, program dan kebijakan yang dibutuhkan. Sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat lebih cepat dan target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dapat tercapai diangka 4,5 -5,5%.
BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?
-
Pemerintah harus memberikan perhatian dan kebijakan khusus terhadap modal kerja UMKM. Tentu yang diharapkan mampu menopang perekonomian selama pandemi Covid 19. Jutaan UMKM kini tidak dapat membuka usahanya. Memang karena sudah kehabisan modal kerja atau habis membiayai kebutuhan rumah tangga selama 4 bulan lebih dengan kondisi tutup. Sektor UMKM sangat mudah digerakkan asalkan pemerintah segera memberikan modal kerja. Yaitu dengan persyaratan yang mudah dijangkau dan dipenuhi. UMKM butuh modal tidak banyak dan variatif di kisaran 10 s/d 25 juta. Sudah dapat membuka usahanya. Modalnya langsung berputar dan langsung merekrut tenaga kerja. Namun jika mendapatkan modal kerja dengan skema standar perbankan dipastikan UMKM tidak akan dapat memenuhinya. Bila perlu pemerintah membentuk Satgas Permodalan UMKM. Yang mana untuk dapat merumuskan penyaluran modal UMKM. Persyaratannya yang mampu dipenuhi seperti jenis usaha, lama usaha dan prospek selama ini. Jika Pemerintah lamban merespon modal kerja UMKM maka akan mencari alternatif lain. Yaitu meminjam ke rentenir atau bank keliling dengan bunga yang sangat tinggi. Hal demikian dilakukan karena mudah mendapatkan dan tanpa jaminan. Bahkan terlebih memang siap mencicil setiap hari. Inilah yang membuat UMKM susah naik kelas. Akankah kondisi semacam demikian dibiarkan terus? Saatnya mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Cara menangani UMKM memakai manajemen krisis. Memberikan perhatian penuh terhadap UMKM yang memberikan kontribusi sangat besar. Terutama terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, ekspor dan investasi. Demikian disampaikan Sarman Simanjorang selaku Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi DKI Jakarta. (Ayu Yulia Yang)
BACA JUGA: Sekolah Tidak Pernah Pakai Sepatu, Pratikno Kini Jadi Menteri 2 Periode Jokowi
