Pemerintah Serahkan Konsep BPIP Ke DPR

0
356
Foto Mimbar ki - ka, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Menkopolhukam Mafud MD

Jakarta, NAWACITAPOST-Ketua DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Indonesia) Dr. (H.C) Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR lainnya menerima kedatangan delegasi Pemerintah yang dipimpin Menkopolhukam Prof Mahfud MD untuk menyerahkan konsep BPIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang diajukan oleh DPR RI, demikian rilis media yang diterima Nawacitapost, Kamis (16/7/2020).

Baca Juga : Puan Maharani Terpilih Perempuan Paling Memberi Inspirasi

Konsep RUU BPIP yang disampaikan Pemerintah, berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP, yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP, ujar mantan Ketua MK.

DPR dan Pemerintah

Konsep Pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 Bab dan 60 pasal, jelas Mafud.

Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya, sekali lagi saya sampaikan, hanya memuat ketentuan tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan Struktur Kelembagaan BPIP. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi.

Dalam Konsideran Mengingat juga sudah terdapat TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme.

DPR dan Pemerintah, sudah bersepakat bahwa Konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap DIM RUU BPIP tersebut.

DPR bersama Pemerintah akan membahas konsep RUU BPIP tersebut apabila DPR dan Pemerintah sudah merasa mendapatkan masukan yang cukup dari seluruh elemen anak bangsa, sehingga hadirnya RUU BPIP ini menjadi kebutuhan hukum yg kokoh bagi upaya pembinaan ideologi bangsa melalui BPIP.

Selanjutnya DPR dan Pemerintah berharap agar setelah terjadi kesepakatan antara Pemerintah dan DPR ini, segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini terkait dgn RUU HIP sudah dapat kita akhiri dan kita kemibali hidup rukun dan damai serta kompak bergotong royong melawan pandemi covid 19 dan dampaknyanya, tegas Puan.