Jokowi menyebut, saat ini ia memantau serapan anggaran di setiap kementerian dan daerah secara harian.
Baca Juga : Kehadiran RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Bensin Utama Pemulihan Ekonomi Indonesia
Sebab, Jokowi menegaskan, belanja anggaran ini sangat penting guna menggerakkan perekonomian di tengah krisis akibat pandemi virus corona Covid-19.
"Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada ngerem," kata Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Setkab.go.id.
Kepala Negara mengatakan, dalam situasi normal, pemerintah daerah memang bisa mengharapkan investasi swasta untuk menggenjot perekonomian.
Namun,Jokowi menilai cara tersebut tidak bisa lagi diterapkan dalam kondisi upnormal seperti sekarang.
"Enggak bisa lagi kita mengharapkan investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," sambungnya.
Baca Juga : 97 Perwira Remaja Lulusan AAL Dilantik Presiden RI Dalam Upacara Prasetya Perwira TNI Tahun 2020
Di hadapan para gubernur yang hadir, Jokowi lantas membeberkan angka penyerapan anggaran setiap provinsi.
DKI menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran tertinggi, sementara Sumatera Selatan menjadi yang terendah.
DKI Jakarta, 45 persen;
Nusa Tenggara Barat, 44 persen;
Sumatra Barat, 44 persen;
Gorontalo, 43 persen;
Kalimantan Selatan, 43 persen;
Provinsi Bali, 39 persen;
Kalimantan Tengah, 38 persen;
Provinsi Banten, 37 persen;
Kepulauan Riau, 35 persen;
Sulawesi Selatan, 34 persen;
Lampung, 32 persen;
Papua Barat, 32 persen;
Kalimantan Utara, 31 persen;
Bangka Belitung, 31 persen;
Kalimantan Timur, 31 persen;
Jawa Timur, 30 persen;
Sulawesi Utara, 29 persen;
Jambi, 28 persen;
Bengkulu, 27 persen;
Sulawesi Tengah, 27 persen;
DI. Yogyakarta, 27 persen;
Jawa Tengah, 27 persen;
Riau, 27 persen;
Sumatra Utara, 25 persen;
Jawa Barat, 24 persen;
Sulawesi Barat, 24 persen;
Aceh, 23 persen;
Kalimantan Barat, 22 persen;
Maluku, 21 persen;
Nusa Tenggara Timur, 21 persen;
Maluku Utara, 17 persen;
Papua, 17 persen;
Sulawesi Tenggara, 16 persen;
Provinsi Sumatra Selatan, 16 persen.
"Ini (serapan anggaran) secara total. Itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal," kata Jokowi usai membacakan daftar serapan anggaran itu.
Namun, Jokowi menegaskan belanja anggaran yang paling bisa menggerakkan perekonomian saat ini adalah belanja modal.
Kepala Negara lalu kembali memberkan daftar sejumlah provinsi dengan belanja modal terendah.
Daftarnya yakni; Sumatra Selatan 1,4 persen Sulawesi Tenggara 5,6 persen, Papua, 4,8 persen, Kalimantan Barat 5,5 persen, Aceh, 8,9 persen, Maluku Utara, 10,3 persen dan NTT 19,6 persen.
