Jika ditemukan tahapan yang pelaksanaannya tak menerapkan protokol kesehatan, Bawaslu bakal mengeluarkan rekomendasi berupa pelanggaran administrasi.
"Ketika saran dan perbaikan tidak diikuti misalnya, akan dilihat apakah ini sebuah kesengajaan atau sebuah pelanggaran administrasi yang akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi," kata Fritz, Jumat (10/7/2020).
Baca Juga : 4 Saksi Kasus Suap di PT Dirgantara Indonesia diperiksa KPK
Fritz menyebut, jika dengan rekomendasi itu protokol kesehatan tak juga dilaksanakan, Bawaslu akan berkoordinasi dengan pihak berwenang. Koordinasi ini dilakukan untuk menemukan solusi atas persoalan penerapan protokol Covid-19 dalam tahapan-tahapan kepemiluan.
Menurut Fritz, protokol kesehatan wajib diterapkan dalam seluruh tahapan Pilkada. Sebab, selain punya hak memilih, masyarakat juga berhak atas kesehatan.
"Kalau kita melihat juga sebenarnya bukan hanya hak untuk bisa memilih, dipilih, dan hak untuk menjaga kesehatan, tapi hak untuk berkumpul itu juga dibatasi," ujar Fritz.
Fritz meyakini bahwa Pilkada yang digelar di tengah pandemi Covid-19 akan menemui banyak tantangan.
Namun, menciptakan Pilkada yang luber jurdil sekaligus aman, kata dia, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi seluruh masyarakat.
Baca Juga : Terpaan Isu Komunis Kian Kencang di Era Jokowi, Ada Apa?
"Itu semua bagaimana kita menjaga kesehatan, keselamatan masyarakat, dan itu bukan sekedar tanggung jawab penyelenggara pemilu (Pilkada) saja, tetapi tanggung jawab kita semua," tutur Fritz.
"Bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan bukan sekadar melaksanakan kampanye, melaksanakan tugas pengawasan, tapi dalam kehidupan sehari-hari menerapkan protokol Covid-19," katanya.
Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
