Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Anies bukan hanya antithesis Jokowi, tetapi juga bagi Moeldoko. Saat bertemu dengan komunitas tertentu, bila Anies Presiden, maka kelompok (FPI dan HTI) yang dulu dibubarkan pemerintahan Presiden Jokowi, akan dikembalikan semula. Itu pernyataan nyata-nyata dari seorang Anies, yang melakukan segala cara demi mendapat suara di Pilpres 2024 (kalau dicalonkan).
Baca Juga : Moeldoko Diberbagai Tempat Diteriaki Presiden
Bahkan secara terang-terangan. Anies akan menghentikan alias memangkrakan proyek IKN, mendengar suara kelompoknya terutama pawangnya (diduga JK dan SP), suara rakyat didengar tanpa dilaksanakan saat kampanye saja, ketegasannya hanya saat tampil di media, dan paling ekstrimnya akan timbul pergolakan diberbagai daerah, dan agama tertentu menjadi kekuatan utama dalam menuntun agama-agama lainnya, dan punya utang dimana-mana.
Hal tersebut berbeda jauh dengan KSP Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, yang menegaskan dalam berbagai kesempatan, kelompok intoleren dan radikalisme tidak boleh ada atau kalaupun masih ada tidak boleh bergerak bebas alias diawasi secara ketat.
Hal lainnya, suami dari Koesni Harningsih ini tegas, meneruskan program nawacita pembangunan Jokowi, merealisasikan perkataan dan perbuatan, mendengar suara rakyat dan mengeksekusinya bila pendapat rakyat itu benar, dan tidak ada jarak antara pemimpin serta bawahan, tutur Pemerhati Politik Nusantara Faigiziduhu Ndruru, dalam pernyataan tertulis, yang diterima Nawacitapost.com, Kamis siang (16/2/2023).
“Moeldoko adalah penerus Jokowi bukan pengganti. Kalau penerus maka harus satu visi dengan Jokowi. Memahami rencana besar jangka panjang Jokowi untuk menjadikan Indonesia negara maju, hilirisasi, pembangunan ekonomi pedesaan, perbatasan, kepulauan dan terpencil adalah target pembangunan pak Jokowi sesuai program Nawacita.” tuturnya.
Bahkan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan desa yang jadi basis kesejahteraan, pembangunan ekonomi pertanian, perikanan, pemberdayaan UMKM adalah solusi dari masalah ketertinggalan saat ini, jelasnya.
Penggunaan politik identitas tidak boleh digunakan sebagai tujuan. Kalau, identitas tersebut digunakan, maka siap-siap, Indonesia menjadi sarang bagi tumbuh suburnya bahaya laten, ditengah tengah masyarakat dan pada waktunya nanti mereka akan merusak semua kemajuan yang ada, ujarnya.
