niversitas Nias. (Foto: dok. WahanaNews-Nias/YH), - kanan. Pembina Forum Pemerhati Demokrasi Kepulauan Nias Agustus Gea SH (Ist, kanan). Kolase

Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Tindakan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Nias (Yaperti Unias) Marinus Gea memecat dua oknum dosen Unias, karena terlibat dalam joki skripsi.

Baca Juga : Akibat Joki Skripsi, 2 Oknum Dosen Unias Dipecat Tidak Hormat, Marinus Gea : Kepintarannya Membodohi Mahasiswa

Mendapat dukungan penuh dari salah satu tokoh Nias yang juga Pembina Forum Pemerhati Demokrasi Kepulauan Nias Agustus Gea, ketika dihubungi Nawacitapost.com, Senin (1/8/2022).

Menarik untuk dikomentari Pemberitaan NAWACITAPOST.COM tentang tindakan tegas yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias di Universitas Nias (Unias) Bapak Marinus Gea yang mengambil tindakan tegas dengan memecat 2 orang dosen Universitas tersebut yang diduga menjadi Joki pembuatan skripsi para mahasiswanya. Tindakan tegas semacam itulah yang kita butuhkan jika menginginkan lulusan Universitas Nias yang berkualitas dan memiliki daya saing dengan perguruan tinggi yang lain di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

Kita sudah dapat memprediksi lulusan Universitas Nias seperti apa kualitasnya apabila skripsi para lulusannya saja dibuat oleh orang lain. Praktik seperti ini merupakan bagian dari budaya instan pendidikan yang lebih mengutamakan kemudahan lalu menafikan sebuah proses, para pengguna jasa hanya berambisi meraih gelar meski dengan skripsi buatan orang lain dan penyedia jasa pembuat skripsi seperti dosen atau apapun profesinya, hanya berorientasi untuk mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan tentang keberlangsungan Universitas Nias kedepan, yang kita harapkan dapat bersaing dengan lulusan perguruan tinggi yang lain serta dapat menjadi kebanggaan daerahnya khususnya Kepulauan Nias yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi sebuah Provinsi di Indonesia.

Lalu bagaimana dari aspek Hukum mengenai hal ini? 

Terkadang tidak terpikirkan sebelumnya baik Pengguna maupun Penyedia Jasa Pembuatan Skripsi. Sebenarnya dari aspek hukum, oknum mahasiswa, pengguna jasa pembuatan skripsi dapat dijerat pasal 378 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang penipuan.

Baca juga :  Agustus Gea Jadi Juri Nasional Nawacita Awards Bersama Ade Armando dan Sarman Simanjorang

Oknum mahasiswa yang menggunakan jasa pembuatan skripsi tersebut, termasuk bagian dari perbuatan melawan hukum, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya.”Seolah-olah oknum mahasiswa tersebut membuat sendiri skripsinya, kemudian dinilai/diuji, lalu diberi nilai dan setelah itu dinyatakan lulus, dan institusi (universitas) memberikan dia gelar sarjana”.

Dalam konteks ini pihak Universitas Nias yang menjadi korban, maka dari itu pihak universitas dapat/bisa melakukan gugatan apabila terbukti oknum mahasiswa tersebut menggunakan skripsi karya orang lain yang bukan dari jerih payah atau karya orisinilnya.

Lalu bagaimana dengan Penyedia Jasa?

Lain lagi untuk penyedia jasa, ia bisa dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat yang dapat menimbulkan suatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Dalam hal ini penyedia jasa skripsi atau pembuat karya tulis (skripsi tersebut) lalu menggunakan nama konsumen.

“Misalnya, saya yang membuat skripsi, saya meneliti lalu menulis harusnya tertulis nama saya, tapi saya palsukan menggunakan identitas yang memesan karya skripsi (misalnya oknum mahasiswa). Itu yang dimaksud dalam pasal 263 tersebut.

Selain sanksi hukum tersebut diatas, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (1) mengatakan : “Setiap perguruan tinggi menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi dan pada ayat (2) disebutkan bahwa : “Jika karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti hasil jiplakan, maka gelarnya akan dicabut.

Bahkan lebih jauh diatur didalam Pasal 70 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan : “Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Baca juga :  Terus Berinovasi, Erick Thohir Bangga Produksi Pindad

Makanya kepada Pengguna dan Penyedia Jasa Pembuatan Skripsi, hentikanlah menggunakan dan menyediakan jasa pembuatan skripsi karena tindakan tersebut ada sanksi hukumnya.