Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Boleh beroperasi usahanya di seluruh wilayah Indonesia. Begitulah mungkin bunyi kesepakatan bisnis ritel yang ada di Indonesia. Sebut saja Indomaret dan Alfamart.

Baca Juga : Ade Armando : Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno Berbohong

Ironisnya walaupun Sumatera Barat (Sumbar) menjadi bagian NKRI, tetap saja kedua ritel itu tak boleh beroperasi. Alasannya, Pemprov Sumbar sudah berkomitmen melarang beroperasinya ritel Alfamart dan Indomaret sebagai upaya melindungi UKM dan pengusaha lokal.

“Konsisten dengan kebijakan itu karena ini sesuatu yang positif untuk Sumbar,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy asal politisi PPP.

Wagub Sumbar Audy,  khwatir jika nantinya bisnis ritel dapat mematikan pedagang tradisional setempat dan merusak perekonomian daerah. Sedangkan pemerintah setempat ingin tetap menjaga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal.

Pengganti dari ritel itu. Pemprov Sumbar punya minimarket yang disebut toko serba ada.

Sumbar memang banyak pelarangan dari mulai injil tak boleh pakai Bahasa Minang, Sekolah Negeri mewajibkan siswa-siswinya memakai pakaian agama tertentu, serta pelarangan ibadah kepada kaum minoritas yang kerap diterimanya.

Kembali ke pelarangan ritel, datangnya dari Wagub Sumbar asal politisi PPP. Padahal PPP sendiri sudah bergabung  menjadi koalisi pemerintahan Jokowi.

Ternyata apa yang disepakati  di pemerintah pusat tak serta merta menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, terbukti Pemprov Sumbar menerapkan pelarangan ke dua ritel tersebut.

Sepertinya, Sumbar lebih menerapkan pada acuan basis massa bersyariah  yang dikendalikan oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM), Sumbar.

Baca juga :  Buka Posko Pemenangan, Machfud Arifin Siap Bertempur di Tingkat RT dan RW