Baca Juga : Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Kunci Indonesia Maju
Membuat sedih dan prihatin dari akademisi asal Sumbar, Ade Armando. Orang nomor satu Sumbar asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini seharusnya melayani seluruh warga di Daerahnya (Sumbar) tapi kok tega-teganya berbohong di depan jutaan rakyat Indonesia dalam acara tersebut.
Padahal, ujar Ade deskriminasi terhadap umat non muslim terjadi di Sumbar? Pelarangan Aplikasi Injil berbahasa Minang. Adalah salah satu contoh dari tindakan sang Gubernur. Belum lagi pelarangan ibadah-ibadah non muslim di hampir seluruh kabupaten di Sumbar ; Bukit Tinggi, Payaukumbuh, Darmas Raya, dll, jelas dosen Komunikasi Fisil UI ini.
Jadi, kenapa Irwan harus bilang bahwa hal itu tak terjadi? Kenapa Irwan harus pura-pura bilang bahwa hal itu tak terjadi? Pak Gubernur, berhentilah berbohong karena berbohong itu dosa menurut agama. Berbohong itu jahat menurut kaum beradab.
Toleransi itu seharusnya terjadi di daerah asalnya. Yang memperbolehkan umat agama lain untuk menjalankan keyakinannya, meskipun keyakinannya berbeda dengan keyakinan kita. Toleransi bukan terjadi ketika orang Minang merantau ke daerah lain di luar Sumbar. Kalau itu, pasti semua orang melakukannya, karena berada di luar daerah asalnya.
Terkait tindakan yang terjadi di Sumbar. Pertanyaannya kenapa Irwan membiarkannya. Irwan menyatakan bahwa budaya Minangkabau adalah sesuatu yang lahir sejak lama.
Dan alasannya sebagai Gubernur dia tidak bisa mengubahnya. Kesannya, Irwan ingin mengatakan praktek-praktek deskriminatf itu terjadi karena budaya Minang. Memang tidak mentoleransi kehadiran kaum non muslim, tambah Ade.
Jadi pengingkaran hak-hak beragama non muslim di Sumbar itu berlangsung secara terang- benderang. Bagaimana mungkin pak Gubernur tidak mengetahuinya. Saya percaya di Sumbar masih banyak warga yang berakal sehat.
Mereka yang berakal sehat ini harus menolak deskriminasi, intoleransi yang ditanamkan kaum radikal yang ingin membawa Sumbar ke abad kegelapan. Tapi untuk itu diperlukan sikap terbuka bahwa intoleransi itu berlangsung di Sumbar dan itu harus diubah. Yang harus mengubahnya bukan orang lain, bukan Puan, bukan PDIP. Perubahan dilakukan oleh warga Sumbar yang berakal Sehat. Karena dengan akal sehat Sumbar akan selamat.
