Pangkostrad Letjen Dudung Abdurahman Tepat Jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta

0
550
Saat Dudung Abdurahman jabat Pangdam Jaya, kini Pangkostrad dengan pangkat Letjen.

Jakarta, NAWACITAPOST PILKADA serentak akan digelar tahun 2024. Artinya Pilkada 2021,2022, 2023 akan dialihkan ke 2024. Mencermati tersebut, ada sejumlah Kepala daerah tingkat 1 dan 2  yang akan mengakhiri masa tugasnya di tahun-tahun tersebut. Sebut saja nama Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa jabatan sebagai Gubernur Jakarta. 

Baca Juga : Hamburkan Uang Rakyat, Gembong Pastikan Dukungan Masyarakat Untuk Interpelasi Anies Baswedan Tetap Berjalan

Untuk mengisi kekosongan di 2 tahun menuju Pilkada serentak, di Jakarta perlu adanya Penjabat Gubernur yang ditunjuk. Sesuai UU, maka kewenangannya ada di pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri atas persetujuan Presiden.

Karena  persoalannya menyangkut Pilkada serentak, maka yang paling tepat bukan Pelaksana Tugas (Plt-karena tidak ada kepala daerah yang cuti), tetapi Penjabat. Kenapa? Sebab kepala daerah telah memasuki masa akhir jabatan tapi Pilkada belum digelar (baca : Khusus Jakarta gelarannya masih 2 tahun menuju Pilkada serentak 2024).

Terkait Penjabat Gubernur yang masih adanya pro dan kontra. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan pihaknya selalu bersandar pada peraturan perundang-undangan. Lalu, Benni mencotohkan dua nama dari TNI dan Polri yang ditunjuk pemerintah pusat menjabat Gubernur, yaitu : Mayjen TNI Soedarmo sebagai Penjabat (Pj). Gubernur Aceh dan Irjen Carlo Tewu sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat.

Berarti TNI dan Polri di era reformasi ini pernah ada, dan menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Aceh dan Sulawesi Barat sebagai Penjabat. Masyarakat di dua daerah itu tidak ada keluhan yang berarti.

Sebab, nantinya PJ Gubernur itu nanti hanya selesai tugasnya pada akhir gelaran Pilkada serentak. Jadi tak perlu dikhawatirkan.

Jadi, contoh nyatanya sudah ada untuk Pj Gubernur, dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri masih tetap berdasar pada UU, dengan kata lain jika penunjukan TNI-Polri diperbolehkan oleh aturan yang ada, Kemendagri bisa mengambil opsi tersebut.

Maka, khusus untuk Jakarta. Banyak sejumlah nama yang layak dari kalangan  TNI – Polri yang menjabat Gubernur. Namun, kemungkinan mengerucut pada dua nama Letjen Dudung Abdurahman (eks Pangdam Jaya, kini Pangkostrad) dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Atau bisa saja mengerucut kepada satu nama, yaitu Dudung.  Bagaimana peran Dudung menjaga rasa aman, kenyamanan dan ketertiban warga Jakarta di dua bulan menjelang akhir tahun 2020. Gangguan keamanan dari eks FPI bisa diredam, bahkan dipadamkan.

Sekali lagi pengusulan nama Dudung bukan berarti nama-nama lain untuk menjabat Gubernur Jakarta,  tidak diperhitungkan. Melainkan ini hanya soal rekam jejak yang bisa dirasakan warga Jakarta, saat Dudung menjamin rasa aman, nyaman, dan tertib  kepada warga Jakarta, dan rasa itu terjadi.