PGI Terpesona Bualan Novel? Minta Presiden Turun Tangan

0
973
Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom M.Th (baju batik masker biru) dan Novel Baswedan (masker hitam memakai topi).

Jakarta, NAWACITAPOSTSetelah tidak lulus ditahap kedua, Novel Baswedan mewakili 50 orang pegawai KPK yang tidak bisa dibina. Menyambangi kantor Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Sebelumnya Novel juga bertandang ke Komnas HAM, dengan tema serupa, bahwa 51 pegawai KPK tak bisa meneruskan karier dan pengabdiannya di lembaga anti rasuah. 

Baca Juga : Novel Baswedan Keluar? Anies Masuk KPK

Terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK untuk alih status menjadi ASN. Sebenarnya telah disepakati oleh sekitar 1300 -an, termasuk Novel. Anehnya, Novel ngotot ingin di KPK, padahal jelas-jelas hasil TWK, Novel tidak lulus.

Riuh terdengar membahana berbagai kalangan mengeluhkan bahwa Novel tidak di KPK lagi. Suara gemuruh ini terdengar Presiden Jokowi. Kemudian Jokowi memerintahkan agar 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK ini dibina. Hasilnya, hanya 24 yang bisa dibina, 51 orang termasuk Novel tidak bisa dibina.

Karena ada nama Novel yang tidak lulus TWK tahap pertama, dan tidak bisa dibina pada tahap kedua. Bahasa yang paling tegas untuk tidak bisa dibina dalam TWK, itu mengacu pada 4 konsesus nasional ;  Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Baca Juga : Seruan Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar GultomTerkait Dugaan Bom Bunuh Diri Di Makassar

Berarti 51 pegawai KPK, diduga bukan hanya belum bisa dibina, tetapi jelas dan tegas tidak bisa dibina. Karena 4 konsesus nasional, mungkin tidak terpatri dalam jiwa sanubarinya. Tidak bisa dibina juga berarti ada paham di luar dari 4 konsesus nasional.

Dihadapan Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom M.Th, Novel Cs menyatakan bahwa ketidak lulusan TWK, karena pemerintah menganggap dirinya dicap berpaham radikal.

Sebagai lembaga terhomat yang melekat dengan misi kemanusiaan kepada setiap umat. PGI, kata Gomar harus mengayomi dan melindungi setiap warga negara. Terkait dengan Novel, PGI meminta kepada Presiden turun tangan untuk masalah Novel dan 50 Pegawai KPK.

Atau mungkin PGI sudah terbuai dengan curhatan atau bualan Novel yang menyandang penyidik senior KPK atau ‘guru’ dari para penyidik KPK lainnya?

Sekedar info saja, lembaga yang dibiayai APBN wajib dan harus mengikuti aturan yang berlaku dalam UU tentang kepegawaian, termasuk alih status pegawai menjadi ASN.

Maka alih status ASN di KPK melibatkan, Badan Kepegawai Negara (BKN) sebagai leader atau koordinator yang ditugaskan negara berdasarkan UU, juga BNPT, BIN, Psikologi TNI AD, dan pihak terkait lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan, mereka itu hanya sebagai profiling. 

Bahkan dalam TWK itu bukan nama, tetapi ditulis nomor peserta, berarti profiling tidak tahu Novel lulus dan tidak lulus, atau dibuat setingan untuk tidak meluluskan Novel. Itu jauh dari dugaan-dugaan setingan TWK.

Seruan PGI yang meminta Jokowi turun tangan terhadap masalah pegawai yang tidak lulus TWK. Jokowi sudah memerintahkan kepada KPK dan pihak terkait yang menyelenggarkan TWK, untuk 75 orang itu, dilakukan TWK lagi. Hasilnya hanya 24 yang lulus, 51 tidak lulus. Dan Novel sudah tidak lulus dua kali dalam TWK atau dengan kata lain tidak bisa dibina.

Memang Novel ini mampu membuat PGI terbuai dengan curhatan berupa bualan. Atau karena posisi PGI harus berada dalam jalur kemanusiaan, itu pasti dan harus?

Seharusnya yang tidak bisa dibina ini (ada paham lain di luar 4 konsesus nasional). Tidak bisa dikompromikan, sekali kita kompromi maka akibatnya bisa bertambah parah.

Padahal tidak ada ucapan atau tindakan Presiden Jokowi untuk melemahkan KPK, terkait 51 pegawai KPK yang tidak bisa dibina. Melainkan karena tidak lulus  (TWK yang dasarnya 4 konsesus nasional).