Eko Kuntadhi : Hampir Semua Perda Era SBY Diskriminatif, Termasuk Serang  

0
122
Foto tangkapan layar Cokro TV chanel Youtube Eko Kuntadhi, Kamis (15/4/2021).

Jakarta, NAWACITAPOSTKetika FPI masih belum dilarang pemerintah. Menjelang dan saat ramadhan warung makan yang buka saat puasa, dilarang beroperasi. Hanya mendekati buka puasa dan waktu malam saja boleh dibuka itupun dengan pembatasan yang tak perlu. Himbauan itu diberikan pemerintah daerah (Pemda) melalui surat resmi. Namun, surat resmi itu dijadikan bekal bagi FPI melaksanakan sweeping kepada seluruh warung makan yang kedapatan beroperasi saat puasa.

Baca Juga : Eko Kuntadhi : Yahya Waloni Sosok Penceramah Psikopat Yang Berbahaya Bagi NKRI

RAMADHAN saat ini,  FPI tidak bisa melaksanakan aksi sweepingnya. Himbauan dari Pemda tetap di keluarkan dalam sebuah surat resmi berlogo pemda setempat. Sepertinya menjalankan Ramadahan kali ini terasa beradab, tanpa FPI.

Namun, tidak untuk kota Serang, Provinsi Banten bukan hanya himbauan, melainkan aksi sweeping benar-benar dilakukan. Bukan oleh pasukan berseragam putih (FPI). Melainkan Satpol PP. Jika kedapatan warung makan buka, tak segan-segan pasukan resmi pemda Serang dengan arogannya menutup paksa warung tersebut, ujar Eko Kuntadhi penggiat Media Sosial bersegmen toleransi kebangsaan dalam Chanel Youtube di Cokro TV, Kamis (15/4/2021).

Yang melanggar protokol ramadhan. Pemda Serang memberlakukan penyitaan sejumlah barang yang ada di warung makan, denda 50 juta rupiah atau kurungan selama 3 bulan diberlakukan.

Eko melanjutkan, Satpol PP Serang melaksanakan sweeping saat Ramadhan berkilah pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010. Perda itu dikeluarkan atau dizinkan era SBY. Memang yang membuat dan melaksanakan Pemda setempat,  tapi SBY seakan membolehkan.

Eko Kuntadhi Penggiat Media Sosial dan Aktivis Toleransi Kebangsaan. Foto Tangkapan layar Cokro TV dalam Chanel Youtube Eko Kuntadhi. Kamis (15/4/2021).

Eko menyebut Perda itu diterapkan, mungkin menurut Pemda Serang, iman masyarakat Serang tipis, sehingga dengan dikeluarkannya Perda bisa membantu. Penutupan warung makan, jelas ada dalam bunyi petikan Perda tersebut, tegasnya.

Foto Tangkapan layar Cokro TV dalam Chanel Youtube Eko Kuntadhi. Kamis (15/4/2021).

Nampaknya, Perda ini sangat deskriminatif yang korbannya perempuan. Di Serang jelas-jelas yang menjajakan makanan jadi kebanyakan kaum perempuan (ibu-ibu).

Kajian Komnas Perempuan, Eko menyebut dari 421 Perda yang ada. 333 Perda dinilai deskriminatif. Seperti penggunaan pakaian, keluar rumah, beraktivitas. Di Aceh aturan perempuan membonceng motor gak boleh nyemplak.

Daerah Tangerang memberlakukan Perda deskriminaf juga. Jam malam bagi perempuan diberlakukan dalam Perda tersbeut. Banyak perempuan  yang habis kerja malam menjadi korban. Bagi Satpol PP Tangerang perempuan yang pulang malam (batas waktu dalam Perda) di anggap pelacur.

Kembali ke soal razia dan sweeping di Serang yang berdasar Perda Nomor 2 Tahun 2010. Satpol PP termasuk induknya Pemda Serang. Mengeluarkan Perda tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, ketika warung makan ditutup. Kaum perempuan tersebut kehilangan penghasilan.

Pertanyaan lanjutannya, apakah semua warga Serang berpuasa? Tentu tidak, Warga non muslim, anak-anak, orang-orang berusia lanjut dan uzur,  perempuan datang bulan, dan pasien di rumah sakit. Begitulah sederet mereka yang tidak berpuasa,karena alasan yang masuk akal, pungkas Eko.