Pernyataan Keras !!! PKB Minta Yang Terlibat  HTI, FPI dan PKI Dilarang Ikut Pemilu

0
335
HTI (Kiri) dilarang pada 2017 dan FPI (kanan) dilarang pada Akhir Desember 2020

Jakarta, NAWACITAPOST – Revisi UU tentang pelarangan mantan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ikut Pemilu (Pilpres dan Pilkada) yang diajukan pemerintah ke DPR. Nampaknya akan menjadi kenyataan. Adalah  anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luqman Hakim, mengeluarkan pernyataan kritis terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Luqman mengaku setuju dengan larangan para mantan anggota HTI mengikuti kontestasi politik di tanah air.

Baca Juga : Awas ! Penyebaran HTI  Melalui Artis Hijrah dan Film Kartun Anak

Pelarangan  pemerintah terhadap mantan HTI, tentu ada sebabnya. Pasalnya, hampir di 20 negara (baca: dunia disebut Hizbut Tahrir) mempunyai konsep berbeda dan ingin menggantikan ideologi sebuah negara. Di Indonesia,  Ismail Yusanto (HTI) dalam sebuah tayangan di Kompas TV, tak menjawab secara tegas tentang kalau HTI menang pemilu di Indonesia, akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

Berangkat dari salah satu pernyataan Ismail (mantan HTI) itu, maka sudah sepantasnya pelarangan kepada mantan HTI untuk ikut pemilu di Indonesia diberlakukan. Perlu didukung dan disosialisasikan kebijakan pemerintah tersebut, begitu Luqman menyikapinya.

Luqman menyadari betul bahwa pernyataannya akan memicu perdebatan keras. Bahkan,  di kalangan anggota dewan sendiri sudah mulai terjadi kristalisasi antara pihak yang setuju dengan yang menentang. Kedua kubu pasti memiliki dasar pemikiran yang sama kuatnya. Kita bisa kilas balik ketika pada masa Orde Baru, hal yang sama pernah dialami para mantan anggota PKI, maka nasib mantan anggota HTI, jika UU ini disahkan dengan isi seperti yang disetujui legislator tadi, jadilah HTI disejajarkan dengan PKI di masa Orde Baru.

Jelas dan pasti, tujuan mantan HTI di Indonesia yaitu (kalau berkuasa) mengganti Pancasila dengan ideologi Hizbuz Tahrir.  Hal ini berbahaya dan sangat mengganggu  kehidupan demokrasi yang sudah terpelihatra dan berkembang di Indonesia selama ini.

Jika menilik  dari pernyataan Luqman,  terseret juga FPI yang sudah dilarang  pemerintah pada akhir Desember 2020 untuk tidak boleh ikut Pemilu juga alias dikartu merahkan. Tindakan pemerintah bukan tanpa sebab.  Ada beberapa catatan buruk dan barbar yang dilakukan HTI, dan FPI  selama ini. Politik identitas kerap dimunculkan dan dimainkan, serta membangun konflik-konflik horisontal sesama anak bangsa.

Sehingga, sudah tepat Pemerintah melarang  mereka yang telibat di ormas terlarang (HTI FPI, dan PKI)  ikut Pemilu, dan tidak boleh menjabat sebagai  pejabat negara, kepala daerah (Bupati, Walikota, Gubernur  juga Wakilnya), dan Presiden. Bahkan, bila perlu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)  dilarang.