Era SBY : TVRI Dalam Cengkraman Khilafah?

0
984
Era SBY TVRI Dalam Cengkraman Khilafah

Jakarta, NAWACITAPOST –  Direktur Utama TVRI Farhat Sukri hanya menjabat satu tahun, dari yang seharusnya 5 tahun (2012 -2017), ia dicopot pada 2013. Apa pasalnya? Dewan pengawas TVRI  menyebut terkait kinerja. 

Baca Juga : Dirut RRI M Rohanudin Diduga Pro ISIS,  Selain Harus Dicopot, Tim Densus 88 Periksa 

PADAHAL menurut rekam jejak digitalnya, di era Farhat. Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) begitu leluasa mengadakan muktamar pada 2 Juni 2013 di Gelora  Bung Karno, dan disiarkan TVRI pada 6 Juni 2013. Sebelumnya pada Mei 2013, TVRI siarkan acara HTI di Surabaya. Demikian juga dengan durasi penayangan tanpa iklan mencapai satu jam. Padahal HTI ini jelas-jelas berpaham khilafah.

Baca Juga : Hasil Kajian Pengamat Media Sapta Pratala : RRI Diduga Corong PKS dan FPI

ANGIN segar yang diberikan TVRI melalui Dirutnya, rupanya ada rumor balas jasa. Coba kita tengok dalam rujukan Pilpres 2004 dan 2009. Kita tahu Capres yang menang di Pilpres tersebut, SBY.

Sokongan partai yang mendukungnya PKS. PKS ini dalam berbagai kesempatan menolak azas tunggal Pancasila dan banyak berguru kepada Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. IM sendiri di Mesir telah diusir dan digolongkan sebagai kelompok teroris.

TVRI Juga Siarkan Acara HTI di Stadion Bung Tomo di Surabaya.

Ketika SBY menjadi Presiden, 4 sampai 5 menteri diberikan kepada PKS. Salah satunya kementriannya (Kementrian Komunikasi dan Informatika). Kemeninfo ini yang secara struktural menjadi atasannya TVRI. Dan, Farhat direkomendasikan PKS.

Selang 3 bulan kemudian, 15 September 2013 Demokrat menggelar Konvensi pencalonan Presiden. Sebab, SBY sudah dua periode dan menyisakan satu tahun jabatan Presiden.  Tak tanggung-tanggung konvesi itu disiarkan TVRI selama 2,5 Jam.

Beredar kabar, dugaan perintah istana (SBY) begitu menyeruak. Lagi-lagi Farhat sebagai Dirut TVRI kala itu membantah dengan keras. Tapi, publik sudah memvonis dengan aneka ragam pemberitaan yang tak bisa dibantahkan oleh Farhat.

Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI TB Hasanudin, penyiaran konvensi Demokrat di TVRI melanggar UU Penyiaran No 32 Tahun 2002.  Sebab, TVRI itu milik publik, dan rakyat, bukan milik kelompok tertentu.

Perlu diketahui, bahwa dana APBN yang digelontorkan ke TVRI jumlahnya mencapai 836 miliar rupiah, bahkan ada yang menyebut sampai 1,3 Triliun rupiah per tahun.

Sementara pendapat penggiat media sosial yang mengkhususkan pada isu-isu sosial politik dan kebangsaaan, Eko Kuntadhi menyatakan, paham-paham radikalisme menjadi subur dan berkembang biak di era SBY.

Ternyata SBY berpedoman pada zero enemy, termasuk HTI dan FPI dirangkul dan diberi singgasana yang paling indah dan sejuk. Sehingga paham-paham itu sampai sekarang masih tetap ada, walaupun mereka itu, kini sedang tiarap,  karena kebijakan (hasil kajian) dan keputusan Jokowi membubarkan HTI dan FPI.

Memang, dengan dirangkulnya HTI dan FPI oleh SBY, jabatan presidennya bertahan sampai 10 tahun. Namun, hasilnya, banyak proyek mangkrak alias tak selesai, selain Proyek Wisma Atlet Hambalang, Bogor. Berbagai Jalan tol, bendungan dan proyek strategis ditengarai dikeluarkan dananya, dugaannya tidak dikerjakan.

Atau mungkin didistribusikan logistiknya kepada kelompok HTI dan FPI, serta kelompok intoleren lainnya?

Yang jelas, era SBY, TVRI dalam cengkraman Khilafah HTI. Buktinya menyiarkan Muktamar HTI di Gelora Bung Karno (Jakarta) dan Stadion Bung Tomo (Surabaya).