Manajemen Kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan Ada Masalah Serius?

0
235
Foto : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta, NAWACITAPOST – Belum lama ini, anggota TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri dari jabatannya, yaitu Alvin Wijaya (AW). Alvin mengundurkan diri setelah 3 tahun menjabat anggota TGUPP bidang respons strategis. Selang beberapa hari pun mencuat bahwa tidak hanya Alvin yang mengundurkan diri lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim.

Foto : Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim

Luqman mengaku prihatin terhadap mundurnya para pejabat itu. “Pengunduran diri banyak pejabat di lingkungan Pemprov DKI dan sikap boikot ASN DKI terhadap lelang jabatan eselon II belakangan ini sungguh kejadian yang memprihatinkan,” katanya pada (25/05/2021). Diketahui, Komisi II merupakan alat kelengkapan Dewan yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan daerah, otonomi, birokrasi, hingga aparatur negara. Dia lantas mengatakan. Bahwa banyaknya pejabat yang mundur menjadi tanda ada permasalahan serius di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.

BACA JUGA: Megawati Soekarnoputri Bakal Usulkan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, Capres 2024?

Wakil Ketua Komisi II DPR itu pun meminta Kemendagri, KASN, hingga BKN menelusuri permasalahan tersebut. “Kejadian – kejadian itu mengisyaratkan ada masalah serius dalam manajemen kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan. Problemnya, detailnya apa? Sebaiknya Kemendagri, KASN, dan BKN mulai melakukan kajian mendalam atas masalah – masalah di dalam birokrasi Pemprov DKI. Apakah terkait langsung dengan kapasitas manajerial kepemimpinan Gubernur Anies atau terkait dengan sikap kepemimpinan Gubernur yang mengganggu kondusivitas lingkungan kerja Pemprov?” ucapnya.

BACA JUGA: Anies Baswedan Layak Jadi Gubernur, Presiden 2024 Diharapkan No

“Semua perlu dicari akar masalahnya secara terang. Kepada Gubernur Anies, saya minta agar melakukan introspeksi. Tidak perlu malu mengakui kekurangan – kekurangan manajerial dalam memimpin Pemprov DKI. Jika Gubernur Anies bersedia terbuka mengakui ketidakmampuannya dalam memimpin birokrasi, akan sangat membantu pemerintah pusat untuk memperbaiki kehidupan birokrasi di DKI. Tolong jangan korbankan hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan,” tukas Politisi Fraksi PKB.

Foto : Anggaran Dipergunakan untuk Tim TGUPP DKI Jakarta

Hal itu pun dikaitkan dengan pernyataan Anies terkait isu gratifikasi. Diketahui dia menantang untuk menunjukkan bukti mengenai isu gratifikasi rumah mewah yang diterima dari pengembang reklamasi. “Saya tidak perlu membuktikan, yang membuktikan yang menuduh. Di mana lokasinya, nomornya seperti apa,” katanya di Balai Kota Jakarta, pada (24/05/2021). Sebelumnya, sepanjang (22/05/2021), di media sosial berseliweran foto sebuah rumah mewah dengan narasi rumah itu sebagai fee yang diberikan pengembang kepada Anies.

Foto : Gubernur Anies Baswedan

Dalam foto – foto yang disebar secara masif itu, rumah mewah itu disebut berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun, isu yang sudah terlanjur tersebar itu kemudian dibantah oleh penelusuran founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Yang mana melacak sumber foto yang dibagikan itu. Aplikasi Drone Emprit yang merupakan sebuah sistem berfungsi memonitor dan menganalisa media sosial berbasis big data. Dari penelurusan, didapatkan fakta bahwa foto itu dicomot dari sebuah situs jual beli rumah. Adapun lokasi rumah berada di Cipayung Jakarta Timur, bukan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seperti yang dinarasikan. (Ayu Yulia Yang)