Beda, Era Kepemimpinan Anies Baswedan dan Ahok Soal ASN Tak Mau Lelang Jabatan

0
287
Foto : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok

Jakarta, NAWACITAPOST – Beda, era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal Aparatur Sipil Negara (ASN). Ratusan ASN DKI Jakarta ogah ikut lelang jabatan terus disorot. Tak pelak proses lelang era eks Gubernur Ahok pun diungkit. Anggota DPRD DKI heran. Pasalnya cukup banyak ASN yang tak mendaftarkan diri dalam lelang jabatan eselon II itu sampai ratusan orang dan alasannya. F-Gerindra DPRD DKI menilai. Hal itu tidak lazim.

Foto : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok

“Tidak lazim saja. Iya jumlahnya sebanyak itu,” kata Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif, pada (19/05/2021). Dia kemudian bercerita proses lelang jabatan ASN DKI di era Ahok. Dia menyebut. Di era Ahok, ASN diwajibkan mengikuti lelang jabatan. “Di era BTP justru wajib dan skemanya dijadikan talent pool. Yang tidak daftar akan digrounded,” ucapnya. Dia sendiri sudah menjadi anggota DPRD DKI sejak tahun 2014. Dia lalu menerangkan soal talent pool.

Foto : Wakil Ketua DPD DKI Jakarta Syarif

“Talent pool itu hasil seleksi jabatan semua eselon terutama eselon 2. Dan diberi peringkat. Jika memenuhi syarat akan diangkat dalam jabatan. Jika belum memenuhi syarat, buat cadangan. Jadi tidak ada pengulangan tes seleksi lagi. Substansinya sebenarnya sama saja, karena ada regulasi yang mengatur masa kedaluwarsa talent pool, kalau tidak salah enam bulan,” imbuh Syarif. Meski demikian, menurutnya isu ratusan ASN DKI enggan mengikuti lelang jabatan karena adanya peran TGUPP tidak benar. Menurut dia seleksi lelang jabatan dilakukan oleh tim independen.

Foto : Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan

“Tidak ada masalah dengan TGUPP kok. Seleksi ini juga kan dilakukan oleh panitia yang independen,” ujar Syarif. Dia pun menyarankan agar dilakukan seleksi susulan dan gelombang kedua. Langkah ini menurutnya perlu berkonsultasi dengan KASN. F-Golkar DPRD DKI juga berpendapat sama. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan heran. Lalu menduga bahwa ada masalah di Pemprov DKI soal proses lelang jabatan ASN. “Ya saya kira ada masalah di Pemprov DKI Jakarta, kok bisa ratusan ASN kompak tidak ikut lelang jabatan?” katanya.

BACA JUGA: Rentetan Kasus Anak Hilang di Kepni, Kepolisian Tidak Peduli?

Menurut Judistira, Anies perlu melakukan investigasi khusus mengungkap ratusan ASN DKI ini enggan ikut lelang jabatan. “Organisasi begitu besar yang namanya Pemprov DKI itu perlu regenerasi yang berkelanjutan. Untuk itu Pak Gubernur perlu investigasi khusus saya kira bersama Inspektorat, ada miss dimana? Apa kurang sosialisasi atau ada hal – hal lain di luar itu?” ujarnya. Sementara itu, eks Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat turut angkat bicara.

Foto : Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat

Djarot merasa heran karena eselon II merupakan jabatan strategis untuk mengembangkan potensi diri. “Agak aneh juga. Umumnya ASN ingin meningkatkan kariernya dengan menduduki jabatan – jabatan strategis, untuk menjawab tantangan sekaligus mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki,” kata Djarot pada (20/05/2021).

BACA JUGA: Sama – Sama Jenderal Purnawirawan Panglima TNI, Moeldoko Tegas, Gatot Plin Plan?

Djarot pula mengatakan bahwa saat kepemimpinannya bersama Ahok, kekosongan jabatan tidak pernah terjadi. Sebab, banyak cadangan ASN yang telah mengikuti lelang jabatan. “Seingat saya, tidak pernah terjadi di masa Ahok – Djarot. Hampir tidak ada kekosongan jabatan karena DKI mempunyai stok yang cukup banyak ASN, yang sudah mengikuti lelang jabatan. Sehingga, kalau ada yang mundur atau tidak cakap bekerja, bisa cepat diganti,” sebutnya.

Foto : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok

Djarot berterima kasih kepada mantan Sekda DKI almarhum Saefullah dan Agus Suradika yang menjabat Kepala BKD pada zamannya. Elite PDIP itu menyebut. Keduanya dapat menerjemahkan kebijakan Ahok – Djarot dan merumuskan sistem kepegawaian yang profesional. “Di masa Ahok-Djarot, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Sekda almarhum Pak Saefullah dan Kepala BKD Pak Agus Suradika, yang mampu menerjemahkan kebijakan kita dengan merumuskan sekaligus melaksanakan sistem pengelolaan kepegawaian di DKI, berbasis kinerja, fair, transparan, dan profesional,” pungkasnya. (Ayu Yulia Yang)