Foto : Persiapkan Putra Putri Mendaftar di Kuliah Ikatan Dinas Kemenkumham

Jakarta, NAWACITAPOST – Tidak lama lagi, waktu yang ditunggu – tunggu pun tiba. Kuliah yang tiap tahunnya melahirkan bibit unggul berkualitas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sebab memang dinaungi oleh Kemenkumham.Kuliah Ikatan Dinas Kemenkumham akan kembali dibuka di Tahun 2021 ini. Suatu kebanggaan tersendiri tentu saja untuk keluarga khususnya para orang tua. Putra putri bisa ngampus yang nantinya bakal menjadi CPNS alias Calon Pegawai Negeri Sipil. Dari sekarang, saatnya mempersiapkan putra putri untuk mendaftar di Kuliah Ikatan Dinas Kemenkumham.

BACA JUGA: Dugaan Kasus Banyak, Rizieq Shihab Kena Pidana Berlapis?

Foto : Menkumham Yasonna

Kuliah Ikatan Dinas Kemenkumham ada 2 macam. Yaitu Poltekip dan Poltekim. Poltekip adalah singkatan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.Yang mana merupakan pendidikan kedinasan Diploma IV (4) di bidang teknis Pemasyarakatan. Poltekim adalah singkatan dari Politeknik Imigrasi yang merupakan pendidikan kedinasan Diploma IV (4) di bidang teknis keimigrasian. Adapun beberapa program studi masing – masing.

Foto : Poltekip Poltekim

Poltekip memiliki 3 program studi setara D4. Yaitu Manajemen Pemasyarakatan, Teknik Pemasyarakatan dan Bimbingan Pemasyarakatan. Sementara Poltekim memiliki 4 program studi setara D3 dan D4. Yakni Hukum Keimigrasian D4, Administrasi Keimigrasian D4, Manajemen Teknologi Keimigrasian D4 dan Keimigrasian D3. Bagi yang ingin mendaftar, diperbolehkan tahun ini hanya lulusan SMA Sederajat. Adapun tahapan seleksinya yaitu administrasi, kompetensi dasar dan lanjutan berupa kesehatan, kesamaptaan, tulis psikotes, wawancara psikotes, wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan.

Foto : Poltekip Poltekim

Syaratnya apa saja? Berikut syaratnya :

  1. WNI (Warga Negara Indonesia)
  2. Pria/Wanita
  3. Usia pelamar dengan dibuktikan Surat Keterangan Lahir/Akta Kelahiran. Minimal usia 17 tahun dan maksimal usia 22 tahun. Yang mana terhitung pertanggal 01 Juni 2020 (Jalur Umum dan Jalur Putra Putri Papua dan Papua Barat). Maksimal berusia 25 tahun pertanggal 01 Juni 2020 (Jalur Pegawai dan Formasi Pegawai Putra Putri Papua dan Papua Barat).
  4. Minimal tinggi badan untuk pria 165 cm dan wanita 158 cm dengan berat badan seimbang atau ideal (pengukuran dilakukan pada saat verifikasi dokumen asli).
  5. Berbadan sehat
  6. Tidak cacat fisik dan mental
  7. Bebas HIV AIDS
  8. Bebas Narkoba
  9. Tidak menggunakan kacamata dan atau softlens
  10. Tidak tuli
  11. Tidak buta warna
  12. Tidak bertato, bekas tato, bekas tindik, bertindik telinga dan anggota badan. Khusus wanita bertindik atau bekas tindik hanya boleh 1 pasang (kanan dan kiri) di telinga. Khusus pria diperbolehkan dengan syarat hanya disebabkan ketentuan adat atau agama dengan menyertakan surat keterangan dari ketua adat).
  13. Belum pernah menikah (dibuktikan Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa) dan sanggup tidak menikah selama pendidikan.
  14. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi.
  15. Tidak pernah putus studi atau Drop Out (DO) dari Poltekip atau Poltekim dan atau akademisi atau sekolah Kedinasan lainnya.
  16. Setelah dinyatakan diterima, membuat dan mengisi formulir pernyataan serta melengkapi surat – surat keterangan lainnya.
  17. Tidak sedang menjalani ikatan dinas atau pekerjaan dengan perusahaan lain atau instansi.
  18. Bagi pelamar formasi pegawai atau pegawai Putra Putri Papua dan Papua Barat selain harus memenuhi syarat diatas, juga harus memenuhi syarat lain yang ditetapkan. Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat atau golongan setinggi – tingginya Pengatur Muda Tingkat I atau II B, dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi Unit Eselon 1 atau Kepala Kantor Wilayah. Tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja. PPKP tahun 2018 dan 2019 minimal bernilai baik dan seluruh komponen atau unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat SKP tahun 2020 pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
Baca juga :  Wakili Kakanwil, Kabid HAM Kemenkumham Sulsel Jadi Narasumber Rakor Aksi HAM di Maros
Foto : Menkumham Yasonna

Kalau yang mau daftar bisa secara online dan terpusat pada Portal SSCASN. Silakan login di https://sscasn.bkn.go.id, selanjutnya pilih menu Sekolah Kedinasan. Atau bisa langsung login ke laman https://dikdin.bkn.go.id/. Silakan melakukan pembuatan akun pendaftaran. Klik menu Registrasi atau Daftar Sekarang. Isi data Nomor Induk Kependudukan (KTP), Nomor Kartu Keluarga atau KK, Nama Lengkap sesuai KTP, Tanggal Lahir sesuai KTP dan masukkan kode Captcha. Setelah selesai klik kolom Lanjutkan. Lalu login kembali di https://dikdin.bkn.go.id/. Silakan masukkan NIK dan password yang telah didaftarkan. Lalu pilih saja kuliah kedinasan yang mau diambil. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Peredaran Narkoba di Desa Sangat Berkorelasi dengan Tingginya Perputaran Uang di Desa