Pengusaha Minta Pemerintah Kompak Hadapi Covid 19

0
83
Foto : Ketua DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang dan Menteri BUMN Erick Thohir

Jakarta, NAWACITAPOST – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan secara resmi telah mengumumkan kembali PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) total. Efektif berlaku pada 14 September 2020 kemarin sampai dua minggu ke depan. Dunia   usaha   sekalipun   berat   atas   kebijakan tetap akan menerima dan memahami. Berat dirasa karena akan menghentikan dan mengurangi aktivitas usaha. Namun PSBB ditujukan untuk menekan laju penularan Covid 19   yang   sudah   sangat   mengkawatirkan di DKI Jakarta dan sekitarnya. Namun disayangkan, pemerintah  tidak  kompak  menyikapi  kebijakan pemberlakukan kembali PSBB. Padahal keputusan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Beberapa Menteri terkesan tidak setuju dan menolak pemberlakuan kembali PSBB. Menggambarkan   bahwa   ego   sektoral   masih   sangat menonjol  dalam  lingkungan  birokrasi.  Dalam  situasi seperti  ini, pemerintah harus kompak. Jangan mempertontonkan ketidakkompakan yang   membuat    masyarakat    bingung.    Jika    memang    tidak    setuju sejogyanya  dapat dibahas  tuntas  dalam  rapat  koordinasi. Tidak  perlu sampai  mengumbar  di  media. Sehingga  menciptakan  pro  kontra  dan kegaduhan. Untuk mematikan mata rantai penyebaran Covid 19, kuncinya adalah  kebersamaan. Terlebih dari  semua  elemen masyarakat  termasuk  pelaku usaha.

BACA JUGA: Ormas di Garut, Serasa Bikin Negara dalam Negara

Foto : Ketua DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang

Dikatakan oleh Sarman Simanjorang selaku Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakarta pada 14 September 2020. Pengusaha   sangat   apresiasi   kepada   Menteri   BUMN   selaku   Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir. Menunjukkan sikap pemerintah yang akan proaktif menyambut perkembangan terkini. Terutama terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Erick Thohir menyampaikan pada Minggu, 13 September 2020 di Jakarta. Kesehatan  lebih  utama  dan  program  sosial  yang dijalankan Komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan. Mari sama – sama saling menjaga. Kegiatan perkantoran yang meliputi 11 sektor, kantor pemerintahan/ASN (Aparatur Sipil Negara) dan perusahaan swasta diputuskan tetap berjalan. Namun dengan syarat dibatasi menjadi 25 persen dan akan berlangsung selama dua minggu. Dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah sudah jelas. Yakni totalitas dalam penegakan disiplin terkait Inpres Nomor: 6/2020. Operasi yustisi melibatkan TNI dan Polri untuk kampanye jaga jarak dan menghindari kerumunan. Tak lain dalam rangka operasi yustisi penggunaan masker Pilkada 2020 yang aman, damai dan sehat. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Pilkada 2020 Kepulauan Nias, Tak Ada Jaminan Incumbent Menang