Foto : Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jakarta, NAWACITAPOST – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan atau Anies memberikan laporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 7 September 2020. Namun justru menimbulkan protes dari empat fraksi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta. Beberapa fraksi langsung berebut mengajukan interupsi. Mayoritas menolak Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD (P2APBD) Anies. Empat fraksi DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk walk out dari rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2ABPD). Fraksi PAN, PSI, Nasdem, dan Golkar menolak laporan penggunaan anggaran dari Gubernur Anies Baswedan. Awalnya, perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike selesai menyampaikan hasil pembahasan P2ABPD. Anggota fraksi Golkar Basri Baco melakukan interupsi. Mengaku kecewa dengan Anies dan anak buahnya. Karena tidak menjalankan hasil reses anggota DPRD. Karenanya memutuskan untuk walk out dari rapat. Tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Selanjutnya, Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rahman Rakinda juga menyampaikan kekecewaan. Terlebih dengan rapat paripurna dan meminta izin fraksinya untuk keluar dari ruangan rapat. Tidak boleh terjadi lagi setting forum. Tak hanya Oman dan anggota fraksi, Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani juga ikut berjalan meninggalkan ruang rapat paripurna. Menyampaikan bahwa bukan sekadar kunjungan kerja (kunker) saja. Mempertanyakan hasil resesnya. Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza menganggap. Anggota dewan tidak diakomodir dalam memberikan pendapat di rapat paripurna. Menyatakan menolak laporan dari Anies.

BACA JUGA: Trend Baru Poliandri Kalangan ASN Bisa Dinonjobkan, Bagaimana Non ASN?

Foto : suasana rapat

Namun Anies malah menanggapinya dengan santai. Bahkan Anies menjawab kontroversi dengan pantun. Diketahui meski ada empat fraksi memutuskan untuk keluar dari ruang rapat, DPRD DKI masih mengesahkan Raperda. Lantaran ada lima fraksi masih berada di dalam ruangan. Setelah diketuk palu oleh Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Anies diminta menyampaikan pendapat. Secara umum, mengapreiasi pembahasan Raperda P2APBD oleh DPRD DKI. Selanjutnya, menyatakan menerima semua masukan dan saran dari anggota dewan untuk perbaikan penggunaan APBD ke depannya. Agar bisa mencapai hasil yang optimal dan bernilai manfaat bagi seluruh kota Jakarta, akan ada perhatian khusus. Tak lain demi kesejahteraan kota Jakarta. Kemudian sebelum menutup pidatonya, Anies berpantun. Makan rendang sambil tambah nasi. Makannya berdua sangatlah lahap. Dalam sidang yang banyak intrupsi. Pukulan palu pak ketua sangatlah mantap. Enak saja berpantun santai. Padahal jelas sebelumnya pun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak Anies pada 5 November 2019. Tak lain untuk melakukan transparansi di tengah kontroversi pembahasan APBD DKI 2020. Proses penganggaran merupakan hak anggota dewan sekaligus tanggung jawabnya sebagai Ketua DPRD. Jika ada anggaran yang janggal harus diluruskan eksekutif dan legislatif bersama – sama. Agar anggaran matang dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, Anies layaknya menepis pada 14 November 2019. Penyusunan mata anggaran yang asal biasa dilakukan di Pemprov DKI. Ada banyak kemungkinan sebab kemudian anggaran yang janggal muncul. Lalu, DPRD DKI Jakarta selaku pengawas dan penyetuju anggaran, diisi orang – orang baru. Bak menjadi pimpinan yang melemparkan kesalahan ke anak buah. Bisa saja nantinya berujung pecat. (Ayu Yulia Yang)

Baca juga :  Gubernur Jakarta Anies Baswedan Saksi Nikah Anaknya HRS, Gatot dan JK Mungkin Hadir?

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?