Bandung, NAWACITAPOST.COM - Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung di Jl. Cianjur, oleh Plt Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Mahfud MD, Selasa (23/8). Kanwil Kemenkumham Jabar, diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Heriyanto.
Baca Juga : Tingkatkan Ketertiban Penatausahaan BMN, Kemenkumham Jabar Ikuti Internalisasi Indikator Kerja Dari Biro BMN Setjen
Mal yang ditujukan untuk memberikan pelayanan terbaik: cepat, efisien, efektif, dan transparan kepada masyarakat ini, menjadi yang ke-64 di Indonesia dan ke-8 di Jawa Barat. Karenanya, ia menekankan perlunya MPP berbasis teknologi informasi terutama terkait perizinan, pun bangun sistem integrasi antarlembaga. Di sisi lain, ia pula menghimbau agar Pemkot Bandung lebih meningkatkan kapasitas dan integritas SDM MPP.
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap, dari terwujudnya MPP mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Sedangkan, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum berpesan kepada tokoh masyarakat agar terus berinovasi dalam pelayanan publik, “Jika pemerintah tidak berinovasi dalam kepemimpinan mereka, kepercayaan rakyat akan tergerus. Jawa Barat akan hebat jika Pemkot Bandung bisa berinovasi secara signifikat dalam kepemimpinannya,” ujar Uu.
-
Peresmian MPP diwarnai dengan pertunjukan Rampak Kendang, serta dibuka dengan sambutan Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, peresmian mal pelayanan publik, kemudian disambung dengan visit pelayanan publik, di mana para tamu undangan mengelilingi tiap loket pelayanan publik. Rombongan terlihat mendatangi loket pelayanan Kantor Imigrasi TPI Kelas I Bandung, Arief Hazairin Satoto sebagai Kepala Kantor Imigrasi menyambut rombongan dengan menjelaskan pelayanan di loket Imigrasi yang ada di MPP.
-
Kemudian rombongan menuju Loket Pelayanan Hukum di Lantai 2 MPP yang diisi oleh pelayanan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual Dona Prawisuda memberikan penjelasan mengenai beberapa layanan yang ada di loket tersebut.
