Pontianak, NAWACITAPOST.COM - Pemilu serentak 2024 dengan agenda pelakasanaan Pilpres, Pileg : DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota pada Pebruari, dan Pilkada Provinsi dan Kabupatan atau Kota dijadwalkan pada Nopember. Selain diprediksi bakal ada kampanye bermuatan politik uang, juga tak tertutup kemungkinan adanya politik identitas. Untuk menangkal hal-hal seperti itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat, bersama berbagai tokoh menggelar Focus Group Discussion (FGD), sebagai upaya menyukseskan pemilu 2024 mendatang, jelas Ketua PWI Kalbar, Gusti Yusri, Pontianak, Senin 18 Juli 2022.
Baca Juga : Buka Musda ke-2 HIMNI di Hotel Kapuas Pontianak, Marinus Gea : Masyarakat Kalbar Asal Nias Terus Mendukung Pembangunan di Bumi Khatulistiwa
Menutut Gusti, kegiatan FGD tersebut bertujuan menangkal politik identitas dan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Apalagi setiap pelaksanaan pesta demokrasi dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan meningkatnya eskalasi ketegangan. Pasalnhya, dalam pemilu masing-masing pihak tentu ingin menunjukkan eksistensi dengan tujuan ingin mencapai kemenangan.
"Kami PWI Kalbar merasa terpanggil untuk mengangkat ini menjadi diskusi sehingga bisa membantu pemerintah dan pelaksana pemilu," ujar Gusti.
Ia mengatakan, selama ini politik identitas selalu mewarnai pesta demokrasi. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang plural hal ini merupakan sebuah dinamika atau modal keberagaman. Sementara jika tidak berjalan dengan baik maka justru bisa menjadi sumber konflik.
Yusri menambahkan, dalam pesta demokrasi masing-masing pihak akan mengemukakan identitasnya sebagai sarana untuk memenangkan pertarungan, baik menggunakan identitas agama, kesukuan, kedaerahan dan lainnya.
"Lewat diskusi ini kita berharap bisa menyatukan persepsi mengenai politik identitas guna mewujudkan pemilu yang sehat," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalbar, Ismail Ruslan, mengatakan dalam setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat tokoh agama harus tampil di depan. Termasuk pada persoalan isu SARA dan lainnya dalam pemilu. Maka tokoh agama harus tampil di tengah masyarakat untuk merespons isu tersebut.
"Tidak boleh tokoh agama tidak merespon persoalan isu SARA dan lainnya," ujarnya.
Menurut dia, berdasarkan pengalaman pemilu kepala daerah, FKUB bersama tokoh agama dan masyarakat selalu melakukan berbagai kegiatan untuk menangkal isu yang berkaitan dengan politik identitas.
FKUB selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU untuk mewujudkan pemilu yang aman di Kalbar.
"Berdasarkan pengalaman kita 14 kabupaten kota semuanya berkomitmen untuk mendukung terciptanya pemilu damai di Kalbar," tuturnya.
Ismail menjelaskan, semua tokoh agama yang tergabung dalam FKUB dan kelompok etnis selalu melakukan gerakan sosial untuk mendeklarasikan pentingnya pemilu damai di Kalbar. Apalagi kementerian agama dan Polri juga telah melaunching tahun toleransi.
"Upaya yang kita lakukan sejak awal tahun dalam upaya mencicil persoalan yang kita prediksi akan muncul pada 2024," pungkasnya.
(Ary Mendrova)
