Pemerhati Demokrasi Pilkada dan Pemilu Serentak Kepulauan Nias, Faiqiziduhu Ndruru (kiri) dan Kornelius Wau (kanan). Foto Tangkapan layar Chanel Youtube Nawacita TV.

Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Pemilu Serentak 2024, berdasarkan keputusan DPR melalui Komisi II dan KPU, dijadwalkan untuk Pileg (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan Pilpres) digelar pada 14 Pebruari 2024, berarti tinggal 19 bulan atau 1 tahun lebih 7 bulan. Sementara untuk Pilkada dihelat November 2024, atau 2 tahun lebih 4 bulan dari sekarang.

Baca Juga : 9 Putra Nias Selatan Berpeluang Besar Menjadi Bupati Nisel Periode 2024 – 2029, Ini Versi Nawacitapost

Mencermati dinamika politik tersebut, Pemerhati Demokrasi Pilkada dan Pemilu serentak di Kepulauan Nias (Kepni), Faigiziduhu Ndruru, ditengah kesibukannya, berhasil diwawancarai Kornelius Wau dalam program Kornelius Cek Fakta, di Chanel Youtube Nawacita TV, belum lama berselang. Ia membeberkan Money Politik itu sebuah keharaman dan dosa, serta kemampuan SDM produk lokal Nias sebuah pertanyaan?

Money Politik itu sebuah Keharaman dan Dosa, serta kemampuan SDM produk lokal Nias, sebuah pertanyaan?

Meskipun sebagian masyarakat mendukung pendapat Faigiziduhu Ndruru biasa dipanggil Ama Putri, namun tidak sedikit yang kontra juga. Sebagai narasumber, ia mencoba memberi solusi dari berbagai masalah tersebut, selain di DPP  HIMNI sebagai Ketua Kominfo, ia juga Wakil Ketua Umum HIPPI Jakarta yang ketua Umumnya Sarman Simanjorang. Pernyataan ayah satu puteri itu membuat Pro- Kontra. Tetapi pada dasarnya, ia khususnya ingin meminta masukan dari berbagai kalangan tokoh Nias yang ada di Kepni, dan luar Kepni, terutama yang ada di Jakarta. Itu dilakukan sebagai upaya mencari calon pemimpin di Kepni, lebih berdampak nyata kepada rakyatnya. Untuk itu, Sumber Daya Manusia (SDM) dari luar Kepni mungkin sesuatu yang tepat, tanpa menafikan SDM yang ada di Kepni juga.

Baca juga :  Layanan Paspor Nol Rupiah Imigrasi Semarang Meriahkan Perayaan HDKD 2021

Baca Juga : Politisi Senayan Asal Kepulauan Nias Marinus Gea (MrG)  : Jangan Malu-Malu, Jika Ingin Ikut Kompetisi Politik

Hal itu semakin tajam ketika tokoh –  tokoh lokal, menyoroti ada Kepala Daerah di Kepni, tapi setelah dua periode tidak mampu memajukan masyarakat daerahnya,

“Kita berusaha menggunakan bahasa rakyat, jangan menggunakan bahasa yang yang susah dimengerti, terutama masyarakat di sana (baca : Kepni) memiliki keterbatasan dalam  berkomunikasi tentang politik atau bahasa. Di daerah-daerah yang jauh lebih maju secara kemampuan, maka kita berbicara tentang bahasa yang mudah dimengerti. Pertama Memang ada dua hal ada penyelengaraan legislatif  bulan Pebruari 2024, dan pada Nopember 2024 penyelenggaraan pilkada serentak 2024 seluruh Indonesia, dan khusus di daerah Kepni ada empat (4) kabupaten dan satu (1) kota akan  melaksanakan pemilu kepala daerah untuk memilih 4 Bupati dan 4 Wakil Bupati, serta 1 Wali Kota dan 1 Wakil Wali Kota,” jelas Ndruru sapaan akrab Kornelius Wau.

Masih di Podcast NawacitaTV, pria yang selalu optimis dalam melihat sesuatu masalah menyatakan “Tapi kita bicara  nanti dua hal yang dalam posisi apa yang kita capai, itu berbeda untuk legislative,  kita mengharapkan untuk kepentingan orang Nias, kita bicara pada SDM yang akan didukung menjadi anggota legislatif di pusat atau menjadi anggota DPR RI di Senayan, lalu kepentingan daerah yang bisa mempengaruhi untuk menjadi anggota legislatif di tingkat provinsi, dan juga anggota legislatif di 4 kabupaten dan satu kota Gunungsitoli di daerah Kepulauan Nias.”

Hal itu  juga terkait dengan Pilkada Kepni, tentang apa yang mau dicapai adalah bagaimana mendapatkan seorang sosok pemimpin, baik dari sosok 4 bupati dan wakil bupati serta satu wali kota dan Wakil Wali kota. Sebab, kalau salah memilih, maka apapun yang dilakukan tidak akan memberikan yang terbaik bagi rakyat.

Baca juga :  Terbukti, Korkot PKH Surabaya Kampanyekan Paslon 1

Ketika ditanya tentang kriteria Calon Kepala Daerah atau Cakada, seperti apa yang harus dilakukan di Kepni?

Menurut pria yang juga dikenal di kalangan masyarakat Nias Jabodetabek dan Indonesia (baca : HIMNI) sebagai humas yang selalu menyebarkan informasi di media sosial, bahwa untuk hal tersebut, “jangan pilih sosok pemimpin yang menjanjikan uang, jangan pilih sosok yang punya hubungan kekeluargaan, hubungan kewilayahan, hubungan politik identitas seagama, gak perlu itu karena kita yang sebagai yang dipimpin seluruhnya berbeda-beda, dari segala hal, tetapi satu pemimpinnya, tidak mungkin setiap agama, setiap Parpol sebagai Bupati, ada sejumlah keragaman itu. Maka, kita harus bisa mencegah terjadinya politik identitas atau menggunakan kekuatan politik uang, untuk mempengaruhi supaya dia terpilih, dan kita juga harus bisa mendeteksi, bahwa selama ini orang-orang yang memiliki  kemungkinan jadi calon,  yang objektif.  Jadi tidak boleh, karena hubungan apapun. Yang paling penting lihatlah atau rekam jejaknya, apa yang pernah dikerjakan, supaya tidak terjadi seperti membeli kucing dalam karung.”

Hal yang sama juga berlaku bagi para legislator, yang menggunakan politik uang, dan Faigiziduhu Ndruru meminta masyarakat mengharamkan orang-orang itu, terangnya.

Ia juga optimis, suatu saat Pemilu di Kepulauan Nias tidak akan ada lagi penggunaan politik uang dan politik identitas alias tidak berkembang subur. “Mungkin, jika tidak terjadi pada 2024, 2029 bisa terjadi, mulai satu, dua orang dan sampai banyak. Jangan pesimis, kalau  pesimis kita sudah berhenti, jangan matikan api untuk perjuangan, sampai tidak ada lagi proses yang salah menggunakan uang untuk memilih seorang kepala daerah atau DPR, DPRD Provinsi,  dan DPRD Kabupaten atau Kota.

suatu saat Pemilu di Kepulauan Nias tidak akan ada lagi penggunaan politik uang dan politik identitas alias tidak berkembang subur. Mungkin, jika tidak terjadi pada 2024, 2029 bisa terjadi, mulai satu, dua orang dan sampai banyak. Jangan pesimis, kalau  pesimis kita sudah berhenti, jangan matikan api untuk perjuangan