Jakarta, NAWACITAPOST. COM – Setiap daerah pasti ingin mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, untuk meraih WTP, yang otoritas atau penilaiannya ada pada lembaga tinggi negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus memenuhi sejumlah syarat.
Baca Juga : HUT ke – 69, Menkumham Yasonna Laoly Dapat Kado Khusus dan Sepesial Lagu dari Kakanwil Hukum dan HAM Papua Anthonius M. Ayorbaba
Menurut BPK ada empat (4) indikator yang menjadi faktor penentu Kementerian dan Lembaga (K/L) mendapat WTP). Pertama Penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuain dengan indikator tersebut. Kedua Pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga BPK akan melihat adanya sistem pengendalian internal dari kementerian terkait.
Khusus untuk hal Ketiga ada empat (4) syarat lagi, yaitu : Pertama Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi permerintahan. Kedua Informasi yang ada dalam nota laporan keuangan harus cukup memadai sehingga pembaca laporan dapat memahamai isinya. Ketiga Sistem pengendalian interer yang harus memadai dengan Sistem yang bagus sehingga penyimpangan dapat dicegah. Keempat Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku.
Itulah yang dilakukan Bupati Nias, Yaatulo Gulo. Hal-hal yang berhubungan dengan anggaran dari APBD dilakukan secara cermat. teliti, tentu transparan, termasuk masuk – keluarnya anggaran untuk pembangunan buat kepentingan masyarakat (publik).
Sehingga dengan kegigihannya itu, untuk pertama kalinya Kabupaten Nias di era Yaatulo Gulo meraih WTP. Padahal, selama ini untuk mendapatkan WTP di wilayah kepulauan Nias (Kepni), yaitu kabupaten dan satu kota, belum pernah terjadi. Jadi, ketika kabupaten Nias mendapatkan WTP harus disyukuri semua pihak, khusunya kabupaten Nias, dan umumnya 4 daerah Kepni.
Namun, keberhasilan kabupaten Nias mendapat WTP, dengan rendah hati Yaatulo Gulo hanya berkata, bahwa apa yang dilakukannya untuk anggaran (APBD) itu kerja keras semua pihak.
Memang sejak dilantik sebagai Bupati Nias, pada Kamis 10 Juni 2021, Yaatulo Gulo kerap melakukan pembenahan dalam masalah pelaporan yang benar. Hal tersebut tidak terlepas dari pengalaman dan disiplin ilmu yang dimiliki, ditambah sebagai konsultan keuangan dan pajak di perusahaan asing di Indonesia.
Terlebih jabatannya sebagai Ketua OKK di DPP HIMNI, Yaatulo Gulo memiliki misi yang diberikan organisasi (HIMNI), yaitu melakukan pembenahan dan fokus pada pembangunan sesuai kebutuhan daerah agar menjadi maksimal hasil yang dicapai.
Terkait itu, Suami dari Maria Ratna Indah Sandroto, juga menata sistem keuangan, penempatan SDM sesuai kapasitas dan memastikan bahwa apa yang dibangun adalah kebutuhan yang bernilai manfaat, telah menghasilkan perubahan signifikan di Kabupaten Nias saat ini. Dukungan perubahan ini tidak terlepas dari semangat pimpinan HIMNI saat ini, yakni Marinus Gea, yang mempersiapkan kader - kader terbaik HIMNI menjadi pemimpin di Kepni dan di luar Kepni.
Yang jelas. “Kabupaten Nias meraih WTP, adalah hasil kerja keras semua pihak : masyarakat kabupaten Nias, seluruh ASN, dan dukungan berbagai pihak," pungkas Ayah tiga anak ini.
(Sumber : Kominfo DPP HIMNI)
