Kepulauan Nias dan Tapanuli Belum Bisa Jadi Provinsi, Ini Alasan Wakil Presiden Ma’ruf Amin  

1
940
Wapres Ma'ruf Amin di apit Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti  (Kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (Kanan). Foto Kolase

Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,  La Nyalla Mattalitti dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pembentukan provinsi baru selain Papua belum bisa dilakukan. Alasannya, sumber dana otonomi daerah ini belum mampu mandiri. Pasalnya, Indonesia memiliki 223 Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal ini menjadi landasan pemerintah menunda melakukan pemekaran wilayah. Itu diungkap Wapres kepada dua dari beberapa lembaga terkait pemekaran daerah, pada Desember 2020.

Baca Juga : Pemekaran Wilayah Provinsi Papua Bakal Terjadi, Bagaimana Provinsi Tapanuli dan Kepulauan Nias? 

Penundaan atau moratorium menurut Mantan Ketua Umum MUI itu. Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh DOB masih rendah. Selain itu, kemampuan keuangan negara yang belum memungkinkan untuk menopang seluruh operasional yang dilakukan oleh DOB.

Seperti dilansir Medanbisnisdaily.com (Kamis, 3 Desember 2020) dengan judul Ma’ruf Amin : Pemekaran Ditunda, Pemerintah Fokus  Tangani Covid -19. “Porsi PAD-nya masih berada di bawah dana transfer pusat. Ini salah satu alasannya,” ungkap Ma’ruf.

Dengan adanya moratorium tersebut. Pemerkaran provinsi kepulauan Nias dan Tapanuli  yang telah digaungkan era SBY. Mungkin dua daerah itu harus bersabar. Bahwa Moratorium sampai 2024 belum dibuka krannya.

Walaupun harapan itu serasa sirna. Tapi masih ada harapan untuk bisa dibuka kembali moratorium. Jika, PAD daerah tersebut memenuhi syarat. Sembari melakukan lobi-lobi politik yang dimungkinkan menurut UU.

Harapan memang sirna terkait moratorium pemekaran provinsi Kepulauan Nias dan Tapanuli. Namun, usaha harus jalan terus. Entah sampai kapan. Hanya kesabaran dan waktu jualah yang akan menentukan.

 

 

 

1 KOMENTAR

Comments are closed.