Ephorus BKPN Foluaha Bidaya. Foto FB Foluaha Bidaya.

Jakarta, NAWACITAPOSTKALAU bukan kita yang membangun kampung kita lalu siapa lagi? Slogan itu mungkin tepat kita sematkan kepada perhelatan Pilkada serentak 2024. Asal tujuannya mensejahterakan masyarakat.

Baca Juga : Marinus Gea Persiapkan Kader Terbaik Kepala Daerah di Kepulauan Nias 2024 

Lalu kita tarik pada konteks kearifan lokal pada nama organisasi daerah, tapi berkiprah di pentas nasional. Terlebih khusus untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.  salah satu untuk konteks membangun Nias Pulau Impian salah satunya melalui berbagai organisasi yang ada: Sebut saja Fornisel, Himanira, PMNBI, IKKBL dan organisasi HIMNI.

Organisasi – organisasi itu memang bukan organisasi partai politik (Parpol), dan tidak dalam konteks mendukung parpol juga, tetapi orang-orangnya yang ada dalam organisasi tersebut terdiri dari warna politik yang berbeda dan tidak memaksakan kehendaknya.

Terkait hal itu, ada gagasan yang menarik dari Ketua Umum  HIMNI Marinus Gea biasa disapa MrG, yang mungkin perlu disambut oleh berbagai pihak terutama yang berkepentingan untuk hal itu. Jika diam atau mungkin merasa tidak berkepentingan hal itu. Bisa dikatakan, rugi. Karena siapapun yang melekat kedaerahan secara apapun, sudah seharusnya ikut bergerak.

Agar calon kepala daerah yang kita pilih benar-benar punya hati dan aksi mensejahterakan rakyat. Seandainya, nanti kepala daerah  yang jadi tidak punya empati pada kesejahteraan rakyat, maka mungkin itu karena kita diam dan tak peduli terhadap perhelatan Pilkada serentak. Jadi, sebelum menyesal dan berkeluh kesah. Lebih baik bergerak dan mengedukasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik di daerah Kepulauan Nias.

Kembali ke gagasan MrG, dengan slogan Bersatu Kita Bisa, ingin mengajak  dan mempersiapkan potensi kader-kader  terbaik Kepulauan Nias, baik yang berada dalam struktur HIMNI  maupun belum ataupun tidak,  serta organisasi kedaerah lainnya untuk bersama-sama berkiprah membangun Nias Pulau Impian sebagai calon kepala daerah yang nantinya mungkin bisa menjadi Kepala Daerah.

Baca juga :  Kali Hulu Penghubung Cikeas – Cileungsi Kota Bekasi Kembali Berbuih, Patroli Gabungan Digelar

Bisa dari petahana, atau kader-kader baru yang terbaik. Berjiwa muda, energik, melek teknologi, blusukan, dan tanpa banyak kata dalam bekerja. Tetapi selalu berhasil dalam aksi, maka itulah yang dibutuhkan oleh rakyat Nias Pulau Impian. Tentu pencalonannya Pilkada bukan melalui HIMNI.

Melainkan melalui dua jalur :  Parpol dan independen. Tetapi setidaknya, HIMNI bersama organisasi  ke daerah lainnya  yang berkiprah di pentas nasional bisa turut andil merekomendasikan yang sifatnya didasarkan pada kriteria-kriteria dan pendapat masyarakat kepulauan Nias. Bisa melalui survei internal ataupun survei-survei lainnya  yang tidak mengikat dan jauh dari dari kepentingan.

Terkait hal tersebut Foluaha Bidaya Selain Pemerhati dan Peduli Kepulauan Nias juga dikenal sebagai  Ephorus BKPN, Pendeta Senior di BKPN,  ketika dihubungi nawacitapost, Jumat (10/9/2021) malam menyatakan. “Pilkada serentak 2024 seluruh Indonesia sudah semakin dekat. Saya memprediksi bahwa tahun 2022 suhu politik menjelang perhelatan politik 2024 sudah mulai dipanaskan. Khusus para kader Kepala dan Wakil Kepala Daerah di 5 kabupaten dan kota di Kepulauan Nias. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Marinus Gea-Ketua Umum HIMNI bahwa harus dipersiapkan mulai sekarang,”  jelasnya.

Menurut Foluhaha, bahwa ada empat (4) kompetensi yang perlu dimiliki oleh para kader Kepala Daerah (Kada) dan Wakil Kepala Daerah (Wakada) di empat (4) kabupaten dan satu (1) Kotamadya di Kepulauan Nias jika Kepulauan Nias kita inginkan segera berbeda dengan daerah lain, yaitu:  Kesatu kompetensi intelektual (IQ). Kedua kompetensi emosional (EQ). Ketiga kompetensi sosial (SOSQ), dan Keempat kompetensi spiritual (SQ). Poin satu sampai tiga,  semua kader bisa punya, tapi yang poin empat (4) sering langka ditemukan, tegasnya.

Khusus dalam Pilkada serentak 2024, Foluaha juga berharap, agar ada keberanian politik yang sungguh dari para Cakada untuk memperjuangan Kepulauan Batu yang saat ini masuk di wilayah Kabupaten Nias Selatan, agar bisa menjadi Kabupaten. Pasalnya,  menurut  UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 33-43 secara syarat dukungan politik, yaitu harus mendapatkan persetujuan dari DPRD kabupaten selanjutnya, mendapat persetujuan dari wilayah provinsi, yaitu DPRD dan Gubernur. Terakhir mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Baca juga :  Petarung MMA Mantili Gea, Anak Yatim dari Kepulauan Nias Jadi Viral

Mungkin untuk dukungan dari DPRD dan Bupati Nias Selatan yang utama, setelah dari rekomendasi dari tingkat kelurahan, seperti Forum Komunikasi Kelurahan dan sejenisnya ada dan sudah diajukan.

Sementara aspek ekonomis, sosial, budaya, dan lainnya Kepualauan Batu telah memenuhi? tuturnya.