Melalui JDIHN, Sulut Siap Berkiprah di Pentas Nasional 

0
274
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kemenkumham Sulut, Dr. Ronald Lumbuun, SH. MH.

Manado, NAWACITAPOST  – SUATU wilayah atau katakanlah negara, dikatakan aman dan nyaman. Hukum harus menjadi panglima. Apa sebab, dari segi dalam negeri, warga negara atau rakyat menjadi semakin percaya kepada institusi pemerintah, dan pembangunan berbagai bidang tumbuh berkembang pesat. Sementara dari segi luar negeri, investor dipastikan berbondong-bondong menanamkan investasinya  ke negara tersebut, untuk konteks ini, Indonesia. Karena ada kepastian hukum yang jelas dan pasti.

Baca Juga : Ronald Sinjal Lumbuun Tak Mau Nama Besar Ayahnya Melekat Dalam Kiprahnya

Terkait hal itu, gebrakan yang dilakukan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, Ronald Lumbuun  bersama tim mengapresisasi dukungan dari seluruh 32 anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau JDIH Sulawesi Utara (Sulut).

Perlu diketahui, bahwa JDIH terdiri dari Pemerintah dan Sekretariat Dewan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan antusias berpartisipasi dalam memajukan Pembangunan Hukum dan HAM di Bumi Nyiur melambai.

Pesan tersebut disampaikan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, pada Selasa 10 Agustus 2021. Maka,  secara nasional, Sulawesi Utara menjadi provinsi ke-17 yang berhasil mengintegrasikan JDIH-nya 100 persen, dengan portal www.jdihn.go.id.

Terkait hal lainnya, mantan Kepala Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan Kemenkumham, menyatakan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut, Lumaksono yang kerap mendukung penuh, setiap kegiatan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, termasuk program pengintegrasian JDIH di Sulut, tuturnya.

Doktor termuda dalam usia 31 di tahun 2010, menyatakan pencapaian JDIH di posisi ke-17 ini sebagai “kado atau hadiah” buat Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76.

Yang mana posisi ke-17 yang diraih Sulut di JDIHN, juga sama dengan kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus.

Terkait pencapaian tersebut, seluruh anggota JDIH Sulawesi Utara untuk tidak puas diri, melainkan tetap memperbaharui setiap data yang ada. Agar tujuan JDIHN sebagai medium dokumen hukum nasional bisa tercapai secara optimal di Sulut, tegasnya.

Bahkan, didasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN, sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan,

Bisa juga sarana pemberian pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku,untuk selalu diperbarui menjadi kebutuhan yang amat sangat.

Yang jelas dan pasti, keberhasilan Sulut meraih JDIHN tak terlepas peran serta seluruh komponen yang ada di Kemenkumham Sulut dan bersinergi dengan jaringan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau  Forkopimda.

Tanpa mengurangi rasa hormat, berarti tinggal 17 daerah lagi di Indonesia yang harus meraih dan mencapai JDIHN, jelas Doktor ke-168 yang dihasilkan UI dengan judul tesisnya  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Tinjauan dari Sudut Perundang-undangan.

Berkaitan dengan JDIHN Sulut. Maka semboyan atau  motto Sulut yang diucapkan tokoh nasional Dr, Sam Ratulangi Sitou Timou Tumou Tou  artinya Manusia Hidup untuk Menjadi Manusia, perlu menjadi pijakan bersama warga Sulut, terutama para pengambil kebijakan di daerah itu dalam memajukan keberhasilan pembangunan khususnya di bidang JDIHN tersebut untuk siap berkiprah di pentas nasional.