Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kalsel bersama Kepala Bagian Hukum Setda Kab Tanag Laut dalam Rapat Harmonisasi Raperda Kabupatrn Tanah Laut

Banjarmasin,NAWACITAPOST – Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan melakukan Harmonisasi Raperda bersama dengan Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut hal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Selasa (15/06).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Hukum, Rustam Efendi, Kasubid FPPHD, Dewi Woro Lestari beserta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Kalsel. Hadir dari Kabupaten Tanah Laut, Kepala Bagian Hukum Alfirial, Kepala Bagian Organisasi, Andi Mashabi dan Bagian Ekonomi yang diwakili oleh Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD Setda Kabupaten Tanah Laut, Adi Surya beserta jajaran.

BACA JUGA :   Hadir di Kandangan, Kakanwil Kemenkumham Kalsel Teken Nota Kesepahaman dengan Bupati dan Ketua DPRD HSS Sekaligus Laksanakan Promosi dan Diseminasi KIK

Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, rapat harmonisasi membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Kabupaten Tanah Laut menjadi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Terdapat beberapa Raperda lain yang diusulkan oleh Kabupaten Tanah Laut. “Total ada 6 (enam) Raperda yang diusulkan, hari ini kita akan selesaikan harmonisasi 2 Raperda dan selanjutnya untuk segera dijadwalkan untuk pembahasan 4 Raperda lainnya, ucap Rustam.

BACA JUGA :  Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Anggota Komisi III DPR RI Kunjungi Kanwil Kemenkumham Kalsel, Ini yang Dibahas …

Raperda yang dibahas pertama, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanah Laut, Andi Mashabi menjelaskan hasil pemetaan urusan tahun 2020. “Hasil Pemetaan Urusan Tahun 2020, menyebabkan adanya perubahan tipologi perangkat daerah di Kabupaten Tanah laut,” ujarnya.

Baca juga :  Dukung PPKM Darurat, Jalan Layang MBZ Ditutup Sepekan

Dilanjutkan dengan pembahasan Raperda yang kedua, Perubahan Bentuk Badan Hukum PDAM Kabupaten Tanah Laut menjadi PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda). Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD Setda Kabupaten Tanah Laut, Adi Surya menyampaikan terkait perubahan bentuk badan hukum PDAM Kabupaten Tanah Laut. “Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 sebagai turunan dari UU No 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten harus menyesuaikan Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perseroan Terbatas, untuk badan hukum PDAM Kabupaten Tanah Laut akan mengarah menjadi Perseroda,” ucap Adi.

JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kesempatannya juga memberikan tanggapan terhadap Raperda yang diusulkan. Muhammad Novi Saputra membahas terkait modal dasar yang belum dijelaskan dalam Raperda. “Peraturan Daerah pendirian Perusahaan Perseroan Daerah harus memuat 5 ketentuan yang sudah diatur dalam PP No 54 Tahun 2017 salah satunya Modal Dasar,” ucap Novi. “Kedepannya, Raperda dapat memuat segala kepentingan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya,” tambahnya. (Humas Kanwil Kalsel, teks dan foto: Iwan, ed : Eko).