Hadir di Kandangan, Kakanwil Kemenkumham Kalsel Teken Nota Kesepahaman dengan Bupati dan Ketua DPRD HSS Sekaligus Laksanakan Promosi dan Diseminasi KIK

0
155

Kandangan,NAWACITAPOST – Bertempat di Hotel Qianna Inn Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel adakan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dengan tema “Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Daerah,” Kamis (03/06).

Sebelum kegiatan Promosi dan Diseminasi berlangsung, terlebih dulu diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Daerah HSS serta DPRD HSS. Nota kesepahaman yang ditandatangani, yakni tentang Pembentukan, Pelayanan, Pengembangan Budaya Hukum, Pembinaan Pemasyarakatan, serta Penghormatan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

BACA JUGA :  Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, Anggota Komisi III DPR RI Kunjungi Kanwil Kemenkumham Kalsel, Ini yang Dibahas …

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Tejo Harwanto, Bupati Hulu Sungai Selatan, Drs. H. Achmad Fikry, M.AP., DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diwakili oleh Sekretaris DPRD, Drs. Kamidi, M.IP.

Tejo Harwanto, selaku Kakanwil Kemenkumham Kalsel dalam sambutannya menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman merupakan peristiwa penting dan strategis, adapun tujuannya mewujudkan peraturan perundang-undangan di daerah yang harmonis, serasi dan tidak saling bertentangan. “Jangan sampai hukum di daerah atau Kabupaten bertentangan dengan provinsi atau nasional.” Ucap Tejo.

BACA JUGA :   Ketulusan, Kejujuran dan Ketegasan, Kanwil Kalsel: Kepemimpinan Menkumham Yasonna Laoly Membangun Kepercayaan Publik

“Nota Kesepahaman ini nantinya akan semakin memperkuat dan mempererat sinergitas yang selama ini telah terbangun dalam proses pembentukan produk hukun daerah dan berimplikasi pada peningkatan peran antara Kanwil Kemenkumham Kalsel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan output peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” tambahnya.

Kakanwil juga menyampaikan perihal Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan warisan budaya dan perlu dilestarikan karena merupakan identitas kelompok/masyarakat sehingga pemerintah perlu mengeluarkan suatu kebijakan untuk memberikan perlindungan yang efektif dan efisien. “Kiranya partisipasi dan komitmen semua komponen baik Pemda, masyarakat maupun swasta dalam konteks perlindungan KIK melalui pendaftaran Hak Cipta budaya tradisional dengan mamanfaatkan sarana teknologi,” pungkasnya.

Senada dengan Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Drs. H. Achmad Fikry, M.AP. selaku Bupati HSS, sangat mengapresiasi dengan dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman. “Kita sangat mendukung, karena nantinya tidak ada aturan yang tumpang tindih dengan aturan diatasnya,” ujarnya.

Terakhir, Achmad Fikry menyampaikan terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang ada di Hulu Sungai Selatan. “Kekayaan Intelektual Komunal yang berada di wilayah Hulu Sungai Selatan, harus kita daftarkan, kita lestarikan di Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak diambil alih pihak lain,” pungkasnya.

Kegiatan kali ini juga disampaikan paparan materi oleh beberapa narasumber yang dimoderatori oleh Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Hukum. Materi pertama langsung disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah. Dalam paparannya, Ngatirah menyampaikan terkait Kekayaan Intelektual Komunal sebagai Pendorong Ekonomi Bangsa. Terkait potensi Indikasi Geografis, wilayah Kalimantan Selatan khususnya di Tapin telah memiliki produk unggulan cabe Hiyung yang memiliki tingkat kepedasan 17 kali. “Ayo, wilayah Kalsel kita angkat semua potensi Indikasi Geografis sehingga kita dapat beri perlindungannya,” tukasnya.

Dijelaskan pula oleh Ngatirah, prosedur pendaftaran data Kekayaan Intelektual Komunal. “Mohon dukungan Bapak/Ibu untuk pendataan agar KI Komunal di wilayah Banua Anam bisa terlindungi dan tidak diambil orang lain,” ujarnya.

Paparan terakhir disampaikan oleh Moh. Zakir Maulidi, S.H. Kepala Bidang Pariwisata dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten HSS. Zakir menyampaikan materi perihal Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Daerah. Kegiatan ditutup dengan sharing dan diskusi antara peserta dengan narasumber. (Humas Kanwil Kalsel, foto dan teks : Iwan, ed : Eko)