Kursi Sofa, Lemari Makan dan Tempat Tidur (Aset) Yang Tidak Ada  Di Rumah Dinas Walikota Sibolga 

0
111
Sekda Pemko Sibolga M Yusuf Batubara didampingi Plt Kepala Inspektorat Ichwan Simatupang, Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Perlengkapan Abdul Karim, serta selaku Bendahara Barang Sekretariat Pemko Sibolga Sutrisno, Sibolga, Senin (12/4/2021).

Sibolga, NAWACITAPOST – Pada saat kami bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkunjung ke rumah dinas (rumdis) Walikota Sibolga dan memeriksa, memang ada beberapa barang yang tidak berada di tempat. Dan itulah hasil peninjauan kami bersama BPK.

Baca Juga : Direktur PDAM Tirta Nauli Sibolga : Saya Optimis Bantuan dan Kerjasama Kita Semua, Perusahaan Akan Semakin Maju

Hal ini disampaikan Bendahara Barang Sekretariat Daerah Pemerintah
Kota (Pemko) Sibolga Sutrisno kepada wartawan Nawacitapost.com, saat konfrensi pers, Senin (12/4/2021).

Lanjut Sutrisno, saat melakukan pemeriksaan barang-barang di rumah dinas Walikota Sibolga, BPK berpedoman pada Kartu Inventaris Barang (KIB) yang tercantum di rumah dinas Walikota Sibolga.

“BPK memeriksa barang-barang berdasarkan dari KIB yang ada tercantum di rumah dinas Walikota Sibolga. Saat dilakukan pemeriksaan, barang-barang yang tidak ditemukan berupa kursi sofa, lemari makan dan ada juga tempat tidur,” beber Sutrisno.

Sutrisno juga mengatakan, baru mengetahui barang-barang yang berada dalam rumah dinas Walikota Sibolga tersebut sudah tidak berada di tempat setelah BPK melakukan pemeriksaan.

Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Sibolga M Yusuf Batubara membenarkan ada beberapa barang-barang aset milik Pemko Sibolga yang menjadi inventaris rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota Sibolga diketahui tidak berada di tempat.

“Sebelum masa jabatan Walikota yang lama MSH berakhir, beliau memang mengirim surat kepada saya. Pada saat itu beliau meminta kepada saya agar memerintahkan Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan beserta Tim untuk menghitung beberapa barang yang akan dibawa beliau (MSH), ada 7 jenis,” terang Sekda Pemko Sibolga.

Sambungnya, untuk mekanisme lelang atau pengambilan barang yang menjadi aset Pemerintah itu memerlukan sebuah proses hingga barang tersebut berpindah kepemilikan.

“Untuk proses permohonan itu sudah benar. Selanjutnya ada lagi proses pemeriksaan, kemudian penghitungan nilai penyusutannya. Jadi, karena di Pemko Sibolga belum ada tenaga atau yang memiliki sertifikasi yang bisa menghitung penyusutan harga atau barang yang akan dilelang, maka sebaiknya kita mengajukan itu ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menghitung nilai barang ini. Selanjutnya, setelah dapat harga, barulah Walikota memerintahkan untum dilakukan pelelangan. Siapa yang menang dalam lelang itu, maka dia lah yang berhak atas barang itu. Nah proses itu belum terjadi tetapi barang sudah tidak ada lagi di tempat,” beber Sekda Pemko Sibolga M Yusuf Batubara didampingi Plt Kepala Inspektorat Ichwan Simatupang, Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Perlengkapan Abdul Karim, serta selaku Bendahara Barang Sekretariat Pemko Sibolga Sutrisno.

Sekda Pemko Sibolga juga menambahkan, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap barang-barang yang berada dalam rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota Sibolga masih merupakan tahap awal sebelum dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Sekda Pemko Sibolga berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik-baik. Dia juga mengaku Pemko Sibolga telah berupaya menghubungi mantan Walikota Sibolga MSH melalui mantan ajudannya agar menyelesaikan persoalan itu.

“Apakah ini barang nanti akan dikembalikan atau diteruskan untuk segera diproses, kalau beliau ingin mengajukannya untuk diproses, tentu yang mengesahkan ini untuk dilelang atau tidak adalah kita serahkan ke Walikota yang baru. Tapi kita berharap ini segera selesai,” kata Sekda Pemko Sibolga.

(Freddy A Pardosi)