Perselisihan Rumah Walet Kertajaya, Pengacara Pengadu Minta Pemkot Laksanakan Rekomendasi DPRD

0
188
Abu Abdul Hadi Kuasa Hukum Agus Hartono (Pihak Pengadu perselisihan rumah walet Kertajaya)

Surabaya NAWACITAPOST – Menindaklajuti Rekomendasi DPRD Surabaya terkait rumah usaha pencucian sarang burung walet Kertajaya indah II milik Bing Hariyanto, pengacara Agus Hartono sebagai pengadu meminta agar Pemerintah kota Surabaya melalui dinas terkait dapat melaksanakannya.

Baca juga : Hearing Rumah Walet Kertajaya, Komisi A akan keluarkan Rekomendasi

Kepada Nawacitapost, Abu Abdul Hadi (pengacara Agus Hartono) menjelaskan bahwa didalam rekomendasi poin ketiga, agar rumah usaha tersebut ditutup dari tempat itu karena tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dan sudah sepatutnya pemerintah kota menjalankannya.

Rekomedasi DPRD Kepada Pemkot Surabaya, terkait Perselisihan Rumah usaha sarang burung walet Kertajaya Indah II

” Rekomendasi tersebut sudah melalui mekanisme yang ada,” kata Abu ditemui di Surabaya, Senin (22/2/21)

Baca juga : Di Mediasi Satpol PP, Perselisihan Rumah Walet Kertajaya alami DEADLOCK

Mekanisme tersebut, kata Abu, yang pertama adalah Sidak (Inspeksi mendadak, red) ke lokasi perumahan Kertajaya Indah II / Blok F-213 Surabaya.

Selanjutnya adalah tiga kali dilakukan hearing di komisi A, yaitu tanggal 12 dan 28 Desember 2020, dan hearing ketiga tanggal 4 Januari 2021.

Baca juga : Mediasi Rumah Walet Kertajaya Deadlock, Ini kata Pertiwi Ayu

Kemudian dari situ juga Komisi A meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memfasilitasi musyawarah kedua belah pihak, Pengadu dan Teradu namun tetap tidak membuahkan hasil.

Baca juga : Pemkot Tak Gubris Rekomendasi DPRD, Komisi A : Ada Permainan Apa Ini ?

Membaca dari surat tersebut, Abu menjelaskan bahwa disitu DPRD tidak melarang Bing Hariyanto untuk melakukan usaha, namun jangan pemukiman warga.

Anehnya, Rekomendasi DPRD tertanggal 28 Januari 2021 pada saat yang sama dilokasi diduga melakukan pembuatan sarana IPAL karena ada para pekerja dan membawa seperti tandon masuk kerumah ybs. ” Nah, kalau benar ada pembuatan tandon IPAL, berarti selama ini belum ada IPAL. Lalu ijin DLH (Dinas Lingkungan Hidup, red) mengacu darimana,” ungkap Abu.

” Semua bukti baik foto maupun dokumen sudah kami kantongi, mau kemanapun kami siap. Sebagai warga yang baik, kita harus mematuhi undang-undang,” tandasnya. (bnw)