Hearing Rumah Walet Kertajaya, Komisi A akan keluarkan Rekomendasi

0
332
Pertiwi Ayu Krishna (kiri) Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya bersama Camelia Habiba wakil ketua saat hearing Komisi terkait Pengaduan warga yang terganggu aktifitas usaha sarang burung walet yang ada di pemukiman warga kertajaya indah

Surabaya Nawacitapost – Hearing ke-3 Komisi A DPRD kota Surabaya, Senin (4/1/21) terkait pengaduan masyarakat Kertajaya yang keberatan adanya aktifitas usaha rumah walet milik Bing Harianto di Jalan Kertajaya Indah II no. 2, belum menemukan titik terang.

Pasalnya dari kedua sisi belum bisa bersepakat terkait langkah solusinya. Bahkan dari Pemkot Surabaya melalui jajarannya yang telah mengeluarkan ijin usaha seperti Dinas Cipta Karya, Satpol PP, DLH, Camat dan Lurah belum bisa memberikan solusi yang terbaik untuk keduanya, pelapor dan terlapor.

Mewakili Komisi A, Arif Fathoni menyarankan kedua belah pihak agar melakukan pertemuan dan bicara dari hati ke hati sehingga ada solusi yang komperhensif.

Arif Fathoni, Anggota Komisi A DPRD kota Surabaya

Ia juga meminta Pemerintah agar bersikap bijak dalam memutuskan hal ini, mengingat di masa Pandemi tidak mem-PHK karyawan, bisa menjadi Pahlawan.

Sebenarnya, menurut Thoni, persoalan ini sudah banyak terjadi di beberapa tempat. Maka dari itu kepada Pemkot Ia berharap agar benar-benar selektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan ijin usaha ditengah pemukiman.

” Dalam persoalan ini, seharusnya Lurah dan Camat dapat memediasi sedini mungkin dan apabila tidak ada konsensus bersama maka sudah disediakan sarana hukum yang akan menyelesaikannya,” saran politisi Partai Golkar ini.

Mengingat hal ini sudah masuk dalam bahasan DPRD, maka Komisi A akan memberi waktu untuk kedua belah pihak berkomunikasi, dan kedepannya apabila masih menemui jalan buntu Komisi akan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah kota.

” Rekomendasi kepada Pemkot ini bukan hanya semata-mata untuk warga yang berselisih di Kertajaya, namun diharapkan bisa menjadi Pedoman untuk Pemkot manakala ada permohonan ijin usaha baru dikawasan pemukiman warga sehingga tidak terjadi problematika sosial seperti ini lagi,” tandasnya.

Sementara Abu Abdul Hadi kuasa hukum Agus Hartono warga Kertajaya Indah yang mengadukan hal ini mengatakan bahwa DPRD Kota Surabaya masih menindaklanjuti izin-izin rumah walet yang diterbitkan dinas terkait.

“Apakah hasilnya sesuai teknis di lapangan atau seperti apa temuamnya. Intinya kami menginginkan difungsikan kembali seperti semula perumahan,” ujarnya.

Abu Abdul Hadi kuasa hukum Agus Hartono warga Kertajaya Indah yang mengadukan permasalahan usaha sarang burung Walet disamping rumahnya

Soal usaha rumah walet termasuk UMKM atau home industri, Pemkot Surabaya yang mempunyai kewenangan menjawab tersebut, lanjut Abu.

Dalam Hearing tadi, menurutnya, Komisi A sudah menjelaskan kriteria dan aturan home industri secara gamblang, namun sebaliknya tidak dapat dijelaskan oleh pemilik usaha.

“Dalam aturannya home industri tidak boleh mengerjakan lebih dari 10 orang, tapi karyawan di rumah walet lebih dari 20 orang,” terangnya.

Pada mediasi berikutnya, masih Abu, pihaknya tetap kepada prinsip menginginkan kawasan pemukiman dikembalikan seperti semula.

“Intinya keluhan kami mengacu kepada Perwali 9/2007 terkait kebisingan, kepadatan, keramaian di rumah walet tersebut. Apalagi saat ini situasi Covid masih sangat membahayakan,” tandasnya.

Disisi yang berbeda, Otnio Sheba Kuasa Hukum pemilik rumah walet Bing Harianto menjelaskan, pengaduan warga Kertajaya Indah hanya persoalan antar tetangga yang harus dipahami dan tidak seharusnya dibawa ke DPRD Kota Surabaya.

“Keluhan-keluhan yang disampaikan pengadu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Apalagi terkait keluhan kebisingan masalah yang tidak bisa diukur, tidak ada alat ukurnya. Maka itu kami minta mediasi segera diakhiri,” ungkap pengacara yang tergabung dalam LBH James Lumbangaol and Friends tersebut.

Otnio Sheba dan James Lumbangaol Kuasa Hukum pemilik rumah walet Bing Harianto
Otnio Sheba dan James Lumbangaol Kuasa Hukum pemilik rumah walet Bing Harianto

Otnio berharap DPRD Kota Surabaya tidak berpihak kepada siapapun, sehingga ada solusi secara mufakat kedua belah pihak dari wakil rakyat.

“Jika tetap tidak menemui titik terang. Tentunya kami siap luncurkan bus menghadapi jalur hukum dari pihak pengadu tersebut,” pungkasnya.

Peiter Lukman pengamat hukum yang turut hadir ditempat yang sama menjelaskan bahwa perijinan usaha di rumah Walet tersebut sepertinya dipaksakan.

Menirukan penjelasan ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna, untuk membangun rumah dengan kolam renang saja ijinnya sampai 3 bulan, ” Sedangkan untuk IMB rumah Walet pak Bing bisa diberikan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” katanya.

Peiter Lukman pengamat hukum

Peiter menyesalkan Pemerintah dalam memberikan ijin tidak melalui survey di Lapangan atau hanya ijin secara online.

” Saya tidak melarang orang mempunyai usaha, asalkan tempatnya tidak mengganggu yang lain,” tegas Peiter.

Terkait mediasi, Peiter berharap apabila nanti DPRD memberikan rekomendasi kepada Pemkot agar bersikap adil dan bisa mengembalikan fungsi menjadi perumahan yang nyaman.

Untuk IMB, menurut Peiter memang Home Industry namun tidak boleh ada proses pencucian sarang burung walet.

Sumber daya manusianya pun sesuai ketentuan tidak boleh lebih dari 10 orang, tapi menurut sidak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) malah didapati ada sekitar 40 orang.

“Usaha tersebut sebenarnya sudah disegel, berarti kan ada pelanggaran. Anehnya 3 hari kemudian segel sudah hilang dan usaha kembali beraktifitas. Dugaan kami ini ada apa-apanya,” tegas Peiter. (BNW)