Blitar, NAWACITAPOST- DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (30/07/2020). Paripurna kali ini membahas lima agenda sekaligus, yakni agenda pertama, Penyampaian Laporan Banggar terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019.
Agenda kedua, Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Ketiga, Persetujuan Hasil Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2019. Keempat, Penyampaian Bupati Blitar atas Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2021 dan Kelima, Penyampaian Bupati Blitar atas Rancangan KUPA PPAS-P tahun anggaran 2020.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Blitar,Suwito Saren Satoto,Rapat Paripurna tersebut membahas Laporan Badan Anggaran dan Pengambilan Keputusan Untuk Ramperda Pertanggung jawaban. “Selain itu juga disampaikan Nota dari Bupati untuk KUA PPAS 2021 dan KUPA PPAS Perubahan 2020.”Kata Suwito.

DPRD juga memberikan rekomendasi tentang serapan Anggaran,“Serapannya kan di bebankan kepada bulan-bulan yang tersedia selama 12 bulan itu. Jadi mana yang sudah bisa, seperti bulan Febuari, Maret dan seterusnya,”Tandas Suwito.

Baca Juga : Pamong RT Dan Warga Antusias Lakukan Pemotongan Hewan Kurban Ditengah Pandemik Covid 19

“Silpa ini berusaha di tekan karena serapan yang rendah,seperti dulu PU yang dulu kita anggap rendah, ternyata tinggi juga,”Ujar Suwito.

Bupati Blitar Drs H Rijanto MM saat di wawancarai awak media seusai Rapat Paripurna menjelaskan bahwa pada rapat tersebut dilaksanakan persetujuan LKPJ Bupati tahun 2019 sekaligus penyampaian rencana KUA PPAS dan KUPA PPAS. Setelah itu akan di tindaklanjuti dalam rapat-rapat berikutnya antara TAPD dan Banggar.
“Kita tunggu aja kelanjutannya,dari LKPJ tadi ada poin-poin yang jadi catatan kami untuk pembenahan berikutnya,”Tutur Bupati.

“Kita terimakasih terhadap catatan-catatan dari DPRD tadi dan itu yang kita harapkan. Eksekutif itu kalau tidak dapat masukan-masukan dari Legislatif atau yang lain tentu kita kerja tidak akan lurus, tidak akan maksimal serta banyak kelemahan-kelemahan. Tapi kalau ada koreksi atau catatan, justru akan memperbaiki kinerja kita dalam menata Pemerintahan guna melaksanakan Pembangunan.”Papar Bupati.

Selain itu bupati menyampaikan bahwa pihak DPRD menyarankan agar pihaknya memprioritaskan soal penanganan covid-19.
“Pihak DPRD juga menyarankan agar kita memprioritaskan dan harus fokus dalam penanganan Covid-19,terutama dampak Ekonominya. Kemudian mengarahkan untuk proyek Padat karya termasuk memperhatikan UMKM, padahal kita selama ini justru UMKM menjadi Fokus perhatian. Salah satu contoh Bansos,itukan barangnya dari Produk UMKM seperti beras dari petani,telor langsung dari peternak. Artinya kita menangani dampak sosial dan ekonomi sekaligus berbarengan dan akan kita lakukan terus.”Beber Bupati.(fm/adv)