Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Nuryanto, yang dihadiri oleh Wakil walikota Batam Amsakar Achmad didamping Setda kota Batam Jefridin, dan sejumlah Anggota DPRD Batam.
Anggota DPRD Batam yang hadir mempertanyakan bagaimana cara penganggaran Covid-19 di Batam, serta bagaimana teknis penyaluran sembako dan apa saja yang disalurkan kepada wakil wali kota Batam Amsakar Achmad.
Selain itu, DPRD Batam juga mempertanyakan metode upaya pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19 di Batam?
Baca Juga : Wali kota Batam Tidak Hadir, Rapat Koordinasi Ditunda
Menanggapi masukan dan kritikan DPRD Batam, Wakil walikota Batam Amsakar menyebutkan, bahwa pemerintah sudah mengusulkan kepemerintah pusat untuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di wilayah.
” Pemerintah kota Batam sudah menyurati pemerintah pusat agar PSBB dilakukan di Batam. Itu salah satu cara yang kita pikirkan,” ucap wakil walikota Batam saat mengikuti rapat.
Melihat situasi dan penyisiran yang dilakukan setiap kecamatan dan kelurahan jumlah orang dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan dampak covid 19 semakin meningkat maka Batam sudah Zona merah artinya dalam seluruh kecamatan sudah 8000 orang dalam pemantauan.
Amsakar menjelaskan terkait penyaluran sembako kepada masyarakat kota Batam, pemerintah kota Batam akan menyalurkan tersebut pada tanggal 22 yang akan datang.
