Bea Cukai Tanjung Perak Gagalkan Impor Ballpoint Palsu senilai Rp. 1 miliar

Surabaya NAWACITA – Impor alat tulis tiruan senilai Rp. 1, 019 miliar berhasil digagalkan Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Senin (6/12/2019).

Sebanyak 858.240 buah ballpoint impor ballpoint merek Standard palsu asal Cina yang seharusnya menjadi milik PT Standardpen Industries menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi dilakukan oleh PT PAM.

Baca juga : Ketua KPK Firli Bahuri : Pejabat Jangan Bermain-Main Dengan Korupsi

“858.240 buah ballpoint palsu bertuliskan merek Standard AE7 Alfa Tip 0.5 Made in Indonesia senilai Rp. 1, 019 miliar itu, disita dari sebuah kontainer. Merk itu seharusnya menjadi milik PT Standardpen Industries,” ujar Heru saat konferensi pers di Long Room PT Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS) Tanjung Perak, Kamis (9/1/2020).

Menurutnya, meski nilai dan jumlahnya relatif kecil, namun pengungkapan kasus atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini, merupakan sinergi antar lembaga penegak hukum sejak disahkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 06 Tahun 2019.

Baca juga : Pemda Diharap Dukung Lima Hal Untuk Percepatan Pelaksanaan Perpres 80/2019

“Dengan disahkannya Perma 06 Tahun 2019 tentang sistem otomasi kepabeanan barang-barang HKI, menjadikan kegiatan pengawasan HKI lebih optimal, makin cepat dan efisien. Sebab kini Bea Cukai, MA, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Pengadilan Niaga terintegrasi,” tambahnya.

Lebih lanjut Heru menjelaskan jika sinergitas itu dibuktikan dengan menunda sesi konferensi pers bersama media. Karena harus menanti putusan sidang kasus tersebut, yang sedang berlangsung secara bersamaan di Pengadilan Niaga Surabaya.

Baca juga : Gubernur Khofifah Targetkan PPMO Perpres No.80/2019 Segera Final

“Saat sdang sempat diselingi dengan peninjauan barang bukti di lapangan oleh hakim. Setelah persidangan dibuka lagi, hakim memutuskan menangguhkan perkara itu. Artinya sudah terbukti bahwa ada pemalsuan merek ballpoint tersebut. Sekarang tinggal tergantung pada pemohon, apakah melanjutkan kasus itu ke ranah pidana ataukah perdata,” ungkapnya.

Baca juga :  Helikopter yang akan Membawa Presiden RI dalam Acara Sail Nias 2019, dipastikan bisa Mendarat di Bandara Silambo

Sementara itu, menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga, PT Standardpen Industries selaku pemegang merk telah melaporkan pemalsuan produk itu sejak akhir 2019.

Baca juga : Pemprov Jatim Peduli Keterbukaan Informasi

“Laporan itu kami tindak lanjuti dengan melakukan penyitaan sekitar 12.196.000 pak ballpoint merek Standard yang diduga palsu itu dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujarnya

Sedangkan Direktur Utama sekaligus CEO PT Standardpen Industries, Meguastian Susanto menuturkan, bahwa jaringan pemalsuan merek itu sangat rapi dan sulit terdeteksi. Sebab, dia menduga ada kerja sama antara penjual dengan pemasok barang.

“Kami mengetahui pemalsuan produk ini sejak 2005. Selama 15 tahun terakhir dipalsukan, kerugian kami lebih dari Rp 1 triliun. Karena itu sesuai prosedur hukum, kami akan menindaklanjuti kasus ini ke ranah pidana. Agar ada efek jera,” pungkas Susanto. (NW)

Comments are closed.